MATARAM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi menyampaikan, mega proyek jalan bypass dari Lembar Lombok Barat ke Kayangan Lombok Timur kini tergantung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengingat biaya pengerjaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dikatakan, adanya pemangkasan anggaran untuk kementerian/lembaga sangat berdampak pada proyek bypass tersebut. Pasalnya untuk bisa melaksanakan proyek dibutuhkan uang triliunan rupiah. “Ya tergantung Bu Sri Mulyani,” ujar Ardhi kepada Radar Lombok Jumat kemarin (2/9).
Meskipun begitu, Ardhi mengaku sangat yakin pemerintah pusat akan tetap merealisasikan jalan bypass Lembar-Kayangan. Proyek tersebut merupakan prioritas karena janji Presiden RI Joko Widodo di hadapan ribuan orang pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) bulan April lalu.
Persoalan yang dihadapi saat ini, bukan hanya dari pusat saja yang masih belum ada kejelasan. Meskipun Feasibilty Study (FS) telah dituntaskan oleh Balai Jalan Nasional (BJN), namun di daerah juga mendapat kesulitan. “Di daerah kita harus susun AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan), tapi anggarannya belum ada di KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” ungkap Ardhi.
Dengan telah rampungnya FS, maka sudah ada kajian menyeluruh dan mendalam terhadap aspek teknis, ekonomi, keuangan dan lingkungan proyek tersebut. Sehingga proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Ardhi berharap anggaran untuk penyusunan Amdal bisa diakomodir KUA-PPAS. Dengan begitu biaya penyusunan Amdal bisa aman masuk dalam APBD Perubahan 2016. Tanpa adanya anggaran untuk menyusun Amdal, tentunya sama artinya akan menghambat proses percepatan pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan. “Kita berharap saja, bukan tidak dianggarkan tapi belum. Insya Allah TAPD masih komitmen untuk kita bersama-sama memperjuangkan bypass Lembar-Kayangan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin sangat berharap jalan bypass yang merupakan janji Jokowi tersebut dapat segera terealisasi. Dirinya juga akan melakukan intervensi anggaran untuk membantu percepatan proyek.
Amin memerintahkan kepada TAPD untuk menganggarkan biaya pembangunan bypass Lembar-Kayangan. “Anggaran fisik kan pusat, kalau kita hanya untuk biaya Amdal dan pembebasan lahan. Saya minta TAPD anggarkan untuk biaya Amdal, ini harus agar pusat juga melihat kita serius,” tegasnya.
Sementara terkait dengan pembebasan lahan, Amin juga meminta agar TAPD tidak sungkan-sungkan memberikan anggaran pada saatnya nanti. Apalagi pembebasan lahan bukan hanya akan dilakukan oleh Pemprov, tetapi juga sharing dengan Pemkab/Kota. “Kita dukung penuh pokoknya bypass ini,” tandasnya.
Dijelaskan Amin, panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi.
Untuk dana pembangunan fisik diharapkan bisa dianggarkan melalui APBN Perubahan 2017. Total biaya secara keseluruhan proyek ini bisa mencapai Rp 5 triliun. “Kita harus tetap kawal janji Pak Jokowi ini, sangat banyak manfaatnya kalau ada bypass. Bisa membantu tingkatkan perekonomian masyarakat juga,” tutupnya. (zwr)
