Nasdem Lobar Minta Penghitungan Suara Ulang

PLENO : Pleno di tingkat Kecamatan Labuapi masih berlangsung. (Fahmy/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Lobar meminta dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi. Permohonan penghitungan suara ulang di TPS satu sampai 12 ini sudah disampaikan secara resmi oleh Nasdem ke Bawaslu Lombok Barat kemarin.

Ketua DPD Partai Nasdem Lobar Tarmizi menjelaskan permohonan penghitungan suara ulang itu didasarkan pada arahan DPW Partai Nasdem NTB yang didasari dari adanya pengaduan yang masuk ke DPW dari internal Caleg Nasdem Dapil Labuapi- Kediri. “Dasar surat itu ada aduan yang dialamatkan ke DPW yang ditembuskan ke DPD dan DPP mengenai ada perselisihan internal,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (22/2). Dimana ada salah satu Caleg yang merasa janggal dengan suara yang diperolehnya sehingga Caleg tersebut bersurat ke DPW. “Akhirnya saya dipanggil oleh DPD untuk mengambil sikap dari perselisihan ini. Kami dari DPD dan DPW berdiri di atas kepentingan partai,” tegasnya.

DPD menyampaikan temuan dan dugaan sebagaimana yang dilaporkan.”Sehubungan dengan adanya pelaporan terkait dugaan kecurangan, intimidasi, penghitungan suara suara di beberapa TPS Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi dari 2 Caleg Nasdem Dapil 3 (Kediri – Labuapi), maka dengan ini kami menyampaikan, berdasarkan arahan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB, bahwa kami dari kepengurusan daerah memberikan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang (buka kotak suara) di TPS 1 sampai TPS 12 Desa Bagik Polak dengan pertimbangan asas keadilan dan sportivitas antar caleg Partai Nasdem khususnya Dapil 3,” demikian bunyi surat tersebut.

Baca Juga :  Kemenag Batasi Suara Toa Saat Ramadan

Selanjutnya adapun beberapa alasan dari pihak pemohon (dua Caleg Dapil 3) diduga ada terjadi intimidasi oleh kepala desa untuk memilih calon tertentu, dan malah mengancam oknum perangkat desa akan dipecat bila tidak mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon tertentu (calon nomor 5 Partai Nasdem).

Penghitungan suara di beberapa TPS tidak sesuai urutan di TPS 1 dan TPS 5 penghitungan yang dilakukan semestinya : Presiden, DPRD RI, DPRD TK.1, DPRD TK. II, tapi yang terjadi adalah penghitungan dimulai dari Presiden, baru DPRD kabupaten dan baru yang lain.
Alasan ketiga ada indikasi dalam pembacaan suara sah, dilakukan membabi buta, walaupun orang.mencoblos calon lain, tapi yang disebut calon nomor 5, karna semua anggota KPPS adalah
terindikasi orang orang Kades dan Caleg Nasdem nomor 5. “Surat untuk kami kirim ini resmi dan sah, saya sendiri sebagai ketua DPD yang tandatangani, ” paparnya.

Baca Juga :  Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Penerbitan Sertifikat Tanah

Terkait bagaimana respon dan tindak lanjut dari  Bawaslu, DPD tidak masuk ke dalam ranah itu. Bawaslu memliki kewenangan penuh untuk menyikapi atas surat yang masuk ini.

Sementara itu Ketua Bawaslu Lombok Bawaslu Rizal Umami mengatakan, terkait surat yang masuk itu pihak Bawaslu akan melakukan konfirmasi ke Partai Nasdem karena status surat itu belum jelas apakah tujuan memasukkan laporan atau sekedar bersurat. ” Kita akan konfirmasi ke partainya, karena belum ada laporan resmi yang masuk, ” tegasnya.

Suratnya memang sudah diterima oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu berusaha untuk konfirmasi ke pengurus partai,  kalau memang tujuannya untuk melapor, pihak Bawaslu mempersilahkan agar ke Bawaslu supaya laporan dilengkapi dengan syarat formil laporan. Kalau hanya sekedar informasi, maka sifatnya hanya sebagai informasi saja.”Sudah kami terima suratnya. Kalau akan melapor, ya kami persilahkan ke Bawaslu melengkapi syarat-syarat formil laporan,” ungkapnya.(ami)

Komentar Anda