PRAYA – Nama bupati dan wakil bupati Lombok Tengah dicatut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menarik uang kepada masyarakat yang akan mendaftar di formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oknum ini diduga meminta dana hingga puluhan juta untuk menjanjikan peserta lolos seleksi.
Plt Sekda Lombok Tengah, H Moh Nazili mengimbau, masyarakat jangan sampai percaya jika ada oknum yang mengiming-imingi lolos seleksi PPPK dengan syarat menyetorkan dana. Ada beberapa laporan yang sudah masuk kepada dirinya terkait pencatutan nama bupati dan wabup itu. “Padahal dengan sistem yang ada saat ini, tidak ada yang begitu (bayar untuk lulus, red). Karena sekarang sudah sistem online dan masyarakat jangan mudah percaya jika ada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan menyetor sejumlah uang,” imbau Nazili, Kamis (17/6).
Dalam rekrutman CPNS atau PPPK, sambung dia, para peserta yang mengerjakan soal di dalam ruangan bisa langsung melihat hasilnya. Tidak ada yang bisa mengintervensi hasil dari seleksi tersebut. Artinya siapa yang lolos itu ditentukan dari hasil seleksi, bukan karena ada jatah bupati atau wakil bupati seperti isu yang beredar selama ini. “Momen seleksi ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Memang ada laporan kemarin orang-orang tertentu mengatakan khusus yang PPPK untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati hingga sekda punya jatah. Sehingga itu dijadikan dasar untuk membujuk orang oleh oknum itu dan meminta sejumlah uang,” bebernya.
Yang menjadi korban, kata Nazili, adalah orang-orang yang berada di pinggiran. Mereka dibujuk dengan meminta uang, jumlah yang diminta juga sangat fantastis hingga puluhan juta. “Jadi isu itu harus ditangkap sama warga agar tidak rugi. Masyarakat jangan pernah percaya jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab menjanjikan kelulusan,” tambahnya.
Lebih jauh disampaikan, kejadian mencatut nama kepala daerah memang bukan kali ini saja terjadi. Bahkan setiap ada rekrutmen selalu permasalahan ini terjadi. Meski pihaknya tetap mengingatkan masyarakat dalam berbagai kesempatan untuk tidak percaya dengan calo dan mengikuti seleksi sesuai dengan prosedur yang ada. “Selama ini permintaan uang bervariasi, ada sampai Rp 20 juta bahkan lebih. Tapi dari laporan yang kita minta memang sebatas ada yang minta dengan menjual bupati dan wabup. Kami tegaskan jangan percaya, karena kasihan juga bupati dan wabup namanya dijual dan oknum yang melakukan ini di luar dari ASN,” sesalnya. (met)
