Lebih jauh disampaikan, sebelumnya ada kesepakatan bahwa nama bandara tidak tendensius terhadap satu golongan tertentu. Dengan nama Lombok yang berarti lurus baginya sudah mewakili seluruh masyarakat dan sampai saat ini sudah terkenal dimana-mana. “ Bahkan nama bandara saat ini tidak pernah ada koordinasi. Orang yang turun adalah pihak- pihak tertentu yang tendensius untuk kepentingan kelompok tertentu makanya ini dipaksakan,” tambahnya.
Ia mempertanyakan rekomendasi dari DPRD maupun lembaga lain. Baginya siapapun itu bahkan kalau dewan bagimya hanya kalangan pimpinan yang melakukan tandatangan tanpa melalui proses sidang dewan. “Hanya ada unsur dari salah seorang anggota dewan terus dianggapnya itu dari masyarakat, terus tandatangan pimpinan tanpa melalui mekanisme,” kesalnya.
Untuk itu ia menegaskan sampai kapanpun akan tetap menolak. Ia bahkan siap melepaskan jabatan sebagai Bupati Lombok Tengah jika penundaan perubahan nama ini gagal.” Ini terkesan mendadak. Tidak bisa seperti itu. Pada saat orang berdarah- darah mendirikan bandara ini memang pernah ada orang- orang itu datang, dan satu- satunya bandara yang runway-nya dibangun dari hasil urunan anggaran dalam kondisi Lombok Tengah yang sangat miskin. Tapi karena ingin membangkitkan potensi pariwisata Loteng maka urunan Rp 40 miliar dari Loteng,” tegasnya. “Saya tidak ada kepentingan dan kalau dipaksakan begini ada tendensi politik. Tidak benar cara seperti ini. Kan bisa komunikasi meskipun lewat telpon,” tambahnya.
Salah seorang tokoh Lombok Tengah, H. Lalu Muhammad Putria menyatakan seharusnya masyarakat tidak menolak perubahan nama itu dengan catatan dilakukan dengan cara baik- baik. Hanya saja saat ini masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan. Padahal sebelumnya masyarakat juga sudah pernah mengusulkan nama bandara. Bahkan ada sekitar sembilan nama yang diusulkan.
“ Masyarakat tidak pernah ada menolak untuk pergantian karena sampai saat ini ada sembilan usulan nama. Seperti Datu Tuan, Inan Dongak Langit, Bandara Lombok Baru, Datu Siladendeng dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat menginginkan ada duduk bersama untuk menentukan nama.
Baginya, tidak mungkin semua usulan itu bisa diterima, namun jika dilakukan dengan duduk bersama maka sudah tentu akan dipikirkan dampak positif dan dampak negatifnya. Yang paling netral namanya adalah Bandara Internasional Lombok (BIL). “ Kalau saat inilah yang membuat masyarakat terkejut. Apa urgensinya mau perubahan nama di situasi seperti ini yang masyarakat Lombok Tengah sedang berduka gempa yang berkepanjangan dan sebentar lagi ada pemilihan kepala desa,” tambahnya.
Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri enggan memberikan komentar. Baginya hal itu sudah pasti akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Untuk itu ia menunggu reaksi masyarakat. “ Nanti saya komentar karena saya melihat reaksi masyarakat dulu. Karena ini tidak bisa tidak akan ada gejolak. Pasti akan ada gejolak itu,”singkatnya.(war/met)
