TANJUNG – Mantan Bupati KLU Najmul Akhyar angkat bicara terkait rencana Pemda KLU menghentikan kerja sama dengan Vokasi Universitas Mataram (Unram) mulai tahun depan itu.
Najmul meminta pemda mempertimbangkan hal tersebut karena vokasi ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda. “Ini memudahkan mereka untuk kuliah sekaligus memberikan ruang bagi pemuda Lombok Utara yang sudah menyelesaikan S2 dan S3 untuk mengabdi di kampus ini,” ujarnya, kemarin.
Najmul membeberkan bahwa tempat sudah ada, gedung sudah dibangun dan mahasiswa di kampus vokasi juga sudah banyak. Jika nanti kampus ini ditutup maka tentu akan merugikan masyarakat. “Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sekda saya berharap rencana penutupan kampus vokasi tidak jadi dilakukan dengan pertimbangan yang baik bahwa masyarakat sangat membutuhkan,” harapnya.
Sementara itu Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi menjelaskan bahwa Bupati ingin menghentikan pemberian bantuan kepada vokasi ini karena kondisi keuangan daerah yang menipis. Di sisi lain pemerintah daerah juga ditagih untuk membayar utang oleh vokasi Rp 1,5 miliar. “Itu utang dari tahun 2017,” ujar Anding, Kamis (27/10).
Soal mengapa belum dibayarkan sampai saat ini, Anding berdalih bahwa pemerintah daerah terkendala aturan. Di mana, pemberian bantuan ke vokasi ini bentuknya hibah. Sementara hibah aturannya tidak boleh diberikan secara berturut-turut setiap tahun. “Kemudian kewenangan pemerintah kabupaten itu pendidikan dasar, bukan menengah ke atas. Kecuali kita lebih uang. Selain itu memberikan bantuan ke mahasiswa itu ada kriterianya. Tidak sembarangan,” jelasnya.
Mengingat ini sudah terlanjur, maka pihaknya pun berupaya membayar utang tersebut, berkordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. “Kami sudah bersurat ke BPKP untuk melakukan audit untuk memastikan berapa sebenar idealnya yang harus kita berikan ke vokasi ini,” ujarnya.
Permintaan itu kata Anding telah ditindaklanjuti. Hasil audit BPKP kemudian diketahui bahwa idealnya utang yang harus dibayarkan ke vokasi sekitar Rp 600 juta. Itu untuk biaya operasional dan biaya pendidikan mahasiswa. “Kami tidak lihat spesifiknya seperti apa. Baru kemarin kita terima,” ungkapnya.
Mengingat hasil audit BPKP telah keluar, maka kata Anding pihaknya akan mengupayakan untuk melunasi utang tersebut pada tahun depan. Usai melunasi utang, maka pihaknya akan mengkaji kembali rencana penutupan kampus vokasi ini. “Kami akan mengevaluasi apakah melanjutkan atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU Adenan mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada rencana penutupan Vokasi Unram ini. Pemerintah jelasnya hanya menghentikan pemberian bantuan.
Untuk itu pihaknya menginginkan Vokasi Unram bisa berdiri sendiri. Adenan mengaku bahwa penghentian bantuan ini sudah lama dibicarakan dengan berbagai pihak. Segala dampak dari kebijakan ini pun sudah dipertimbangkan. Termasuk dampak bagi mahasiswa yang saat ini masih kuliah. “Nasib mahasiswa itu jadi tanggung jawab Unram. Itu sudah dibicarakan. Tidak ada anak terlantar. Unram sudah welcome asalkan memang mereka ingin menuntaskan kuliah,” ujar Adenan. (der)
