Najmul Bantah Tuduhan Djohan Soal Mutasi Hampir Setiap Bulan

POSE: Paslon Nomor Urut 2, Najmul Akhyar-Suardi berpose dengan tim pemenangannya usai debat. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Isu mutasi rupanya menjadi sorotan pada sesi tanya jawab antara paslon nomor urut 1 Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto (JODA) dengan paslon nomor urut 2 Najmul Akhyar-Suardi (NADI) pada debat perdana Pilkada KLU di Hotel Bay Marina Medana, Rabu (19/11) malam.

Djohan menyebut, Najmul Akhyar kerap melaksanakan mutasi hampir setiap bulan. “Persoalan mutasi dan pejabat itu harus sesuai kemampuan. Saya melihat mutasi hampir setiap bulan dilakukan, tentu imbasnya menempatkan orang tidak sesuai kemampuan,” ujar Djohan.

Menurut Djohan, penempatan pejabat amburadul. Banyak hal tidak berjalan. Bagaimana seorang guru menduduki jabatan Kepala Dinas, seperti Kepala Disbudpar. Selain itu, banyak pejabat diturunkan pangkatnya sampai 1,5 tahun. Kemudian ada naik pangkat padahal golongannya belum mencukupi. “Masyarakat sudah bosan dengan balas budi, harus diberikan kepada ahli pada bidangnya,” tegas Djohan.

Menanggapi tuduhan itu, Najmul Akhyar membantahnya. Berdasarkan pengalaman lanjut Najmul, ketika menduduki jabatan Bupati, maka mutasi bisa dilakukan setelah enam bulan pelantikan. Dan pada Pilkada 2015, dirinya ingat ada banyak eselon II tidak memihak atau memilih dirinya ketika maju Pilkada. “Tapi, ketika saya dilantik, saya tidak ada satupun yang nonjob, karena saya tahu bahwa Lombok Utara masih kekurangan sumber daya manusia (SDM). Saya sudah mencontohkan,” tegasnya.

Perlu diketahui lanjut Najmul, melaksanakan mutasi itu harus ada izin dan diawasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga tidak memiliki ruang gerak untuk mengintervensi; menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Setiap mutasi harus ada evaluasi kinerja. Seorang guru yang menduduki jabatan struktural harus dilihat kepangkatan, pengalaman, dan kemampuan. Tidak semata-mata langsung menempatkan seorang pada jabatan tertentu. “Dan tidak benar, Kepala Disbudpar itu seorang guru. Pak Vidi itu bukan seorang guru,” tegasnya.

Lalu, terkait mutasi setiap bulan juga tidak benar demikian, sudah ada aturan dari KASN melarang hal tersebut. Pengisian eselon II juga harus ada izin KASN dan dilakukan oleh independen atau panitia seleksi (pansel) dari unsur akademisi dan tokoh masyarakat. “Dan saya ingat dulu ketika saya menjadi Wakil Bapak (Djohan), ada banyak berguguran menjadi staf, pada waktu saya tidak ada. Jika ada seorang guru menjadi pejabat, dulu Bapak (Djohan) juga mengangkat Misan Bapak seorang guru menjadi Camat. Belum lagi, juga banyak yang menjadi sebelum waktunya, tapi saya gak sebutkan di depan publik,” bebernya.

Ditegaskannya, pengisian jabatan melalui proses mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Telah banyak bukti apresiasi dari nasional dan provinsi atas kinerja ASN yang telah ditorehkan. Misalnya opini WTP enam kali berturut-turut, perencanaan pembangunan terbaik nasional, dan pelayanan publik terbaik. “Berkat kemampuan ASN yang kita tempatkan mampu mendapatkan penilaian tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman. Dan belum pernah ada teguran dari KASN soal pengisian jabatan,” tegasnya. (flo)