MATARAM–Tim formatur sudah menuntaskan pekerjaannya menyusun kepengurusan DPW PPP NTB periode 2021-2026. Untuk Ketua DPW PPP NTB dipastikan dipilih Muzihir. Kemudian Sekretaris DPW PPP NTB yakni Muhammad Akri. Beredar rumor duet Muzihir-Akri ini adalah hasil kawin paksa, karena DPP ngotot agar Muzihir memilih Akri sebagai sekretaris.
Muzihir yang ditemui di DPRD NTB, Senin (19/4) kemarin, membantah tegas rumor tersebut. Menurutnya, tidak ada kawin paksa antara dirinya dengan Muhammad Akri. Persoalan kemudian ada rivalitas antara dirinya dengan Akri di Muswil dalam perebutan kursi ketua DPW, dinilainya hanya dinamika biasa. “Tidak ada kawin paksa, saya ikhlas memilih Pak Akri sebagai sekretaris,” ungkapnya.
Baginya rivalitas dengan Akri di Muswil, adalah hal biasa dalam sebuah dinamika kepartaian. Jika sudah ada keputusan partai, maka rivalitas itu sudah selesai. Seluruh kader dan pengurus harus mengamankan kebijakan partai tersebut. “Saya dan Pak Akri sudah tidak ada rivalitas lagi. Tanggung jawab kita saling dukung dan bekerja mencapai target partai di Pemilu 2024,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP NTB terpilih Muhammad Akri menegaskan tidak ada kawin paksa dirinya dengan Muzihir sebagai ketua DPW terpilih. Baginya, duet Muzihir-Akri jadi warna tersendiri di tubuh partai. Kolaborasi antara pengusaha dan aktivis. Sehingga pihaknya ke depan akan lebih fokus bagaimana membangun dan membesarkan partai. “Saya dan Pak Muzihir ikhlas untuk bersama membangun PPP NTB ke depan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, selain menuntaskan pemilihan ketua dan sekretaris, penyusunan kepengurusan DPW PPP NTB sudah rampung seluruhnya. Ini jauh lebih cepat dari yang ditargetkan. Sesuai arahan DPP, formatur diberikan target 20 hari menyusun kepengurusan sejak 8 April lalu. Sehingga jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang juga menggelar Muswil, formatur di NTB terbilang paling cepat bekerja. “Draf kepengurusan DPW PPP NTB sudah ditandatangani Pak Sekjen. Tinggal menunggu tanda tangan Pak Ketum. NTB paling cepat tuntas,” kata Muzihir.
Menurutnya, dalam penyusunan kepengurusan itu, formatur mengakomodir lebih banyak kader muda, rentang 35-45 tahun atau sekitar 70 persen kader muda. Sisa 30 persen yakni kader senior. Dengan demikian, ada kolaborasi antara kader senior dan muda dalam memajukan PPP NTB ke depan. “Ini juga bentuk kaderisasi di partai. Sehingga kita beri kesempatan kader muda banyak masuk kepengurusan DPW,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB tersebut.
Kader muda sendiri diharapkan bisa mengasah kemampuan kepemimpinan dan politik. Mengingat keberadaan mereka menjadi ujung tombak membesarkan partai. Inovasi dan kreasi tentunya dituntut sehingga pada Pemilu 2024, PPP bisa menjadi pemenang. “Ini target tidak mudah. Sehingga kita butuh energi kader muda untuk mencapai itu,” terangnya. (yan)
