MATARAM – Tudingan Komisi I DPRD Provinsi NTB terhadap anggaran Rp 16 miliar untuk rencana pembelian kendaraan dinas (randis) membuat sejumlah pihak bereaksi.
Salah satunya badan anggaran (banggar) DPRD Provinsi NTB yang dituding bersekongkol meloloskan anggaran itu. Kebijakan itu dituding tak pro rakyat dengan melihat kondisi kantong APBD yang sedang tipis tahun ini.
Anggota Banggar DPRD Provinsi NTB, H Mizihir menganggap kecurigaan koleganya di internal parlemen berlebihan. Karena dia sendiri selaku anggota banggar tak mengetahui persis akan anggaran itu. Yang ia ketahui hanya sebatas adanya anggaran yang diperuntukkan bagi pembelian randis.
Anggaran ini, terang Muzihir, diusulkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga kalkulasinya tembus hingga Rp 16 miliar. “Itu kan hanya anggapan saja. Saya pun selaku pimpinan DPRD sekaligus anggota Banggar tidak tahu kalau uang pembelian mobil itu senilia Rp 16 miliar. Cuma kalau dikumpulin masuk akal (jumlahnya segitu) dan Rp 16 miliar itu tidak terlalu berlebihan kalau memang semua OPD itu mengadakan satu-satu misalnya. Jadi tidak ada istilah kongkalikong,” sangkal Muzihir belum lama ini.
Menurut Muzihir, proses penganggaran juga sudah sesuai dengan mekanisme yang dijalankan Banggar dengan TAPD dalam pembahasan. Tapi untuk pembelian randis dipusatkan di satu OPD dalam hal ini BPKAD. “Jadi sudah sesuai dengan mekanisme kita jalankan. Cuma pembelian kendaraan itu kita pusatkan di satu tempat. Misalnya di DPRD mau beli mobil tetapi anggaran di DPRD itu ditarik ke BPKAD. Nanti BPKAD yang adakan, kita nanti terima kendaraan. Begitu juga untuk di dinas,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Muzihir menilai sangat wajar kemudian anggaran pembelian randis di 12 OPD senilai Rp 16 miliar. Karena dikumpulkan menjadi satu yang nanti anggaran tersebut dipusatkan di BPKAD. “Jadi tidak terlalu fantastislah (anggaran Rp 16 miliar) kalau kita lihat harga mobil sekarang. Misalnya mobil jenis Innova sekarang harga Rp 400 juta. Sehingga kalau sekian dinas satu-satu saja malahan kurang. Jadi tidak ada orang kongkalikong itu, orang tidak paham anggaran ajalah,” sindirnya.
Disinggung soal adanya keluhan mengenai pembelian randis tidak tepat di tengah dikondisi keuangan daerah saat ini. Lebih-lebih masih banyak beban utang yang harus dibayarkan, Namun, Muzihir dalam hal ini berpandangan berbeda soal adanya keluhan tersebut. Ia malah bergeming jika pengadaan pembelian randis wajar dilakukan karena kondisi randis sudah banyak yang tidak layak pakai.
Salah satu contoh riil, katanya, kendaraan dinas yang digunakannya sebenarnya sudah waktunya diganti. Namun karena pendemi Covid-19 mewabah sejak awal 2020 rencana pembelian mobil dinas pimpinan dewan tidak diganti semua. Hanya satu randis jadi dibeli yang digunakan Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi saat itu. “Di 2022 sebenarnya ada dua kendaraan dinas dewan yang masuk dianggaran. Tetapi karena kita tidak boleh mengadakan di OPD teknis sehingga uangnya ditarik ke BPKAD yang mengadakan. Jadi kalau dikumpulin semua bisa Rp 16 miliar, tapi saya tidak tahu persis angka keseluruhannya. Namun kendaraan dianggarkan di seketariat dewan tidak jadi, sehingga anggarannya ditarik ke BPKAD. Itu mekanismenya,” tuturnya.
Politisi PPP ini juga menegaskan soal desakan dari kalangan anggota DPRD lainnya agar anggaran pembelian randis Rp 16 miliar dibatalkan. “Tapi bagaimana kita mau batalkan barang yang sudah diketok (disahkan) dan itu juga disatukan anggarannya di BPKAD. Ya nanti kita lihat, apalagi sekarang belum ada yang dibeli. Tapi untuk ya, tidak karena DIPA-nya sudah disetujui,” terangnya.(sal/yan)
