Mutasi Ratusan Pejabat Menuai Kritikan

Ahmad Samsul Hadi (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Mutasi pejabat eselon II, III, dan IV pada mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Tengah yang dilaksanakan Kamis (30/12/2021)  mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya penempatan para pejabat saat ini dianggap tidak berdasarkan kompetensi dan integritas.

Kritikan tajam ini disampaikan langsung Ketua Partai NasDem Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, terkait dengan proses promosi dan mutasi yang dilakukan oleh pemkab, dianggap tidak berbasis pada kompetensi dan integritas selayaknya pejabat pada posisinya. “Kita sudah jauh-jauh hari sejak awal mengingatkan terkait rotasi pejabat di lingkup pemda ini, bahwa jika ingin kinerja dan layanan pemerintah ini semakin maju, maka tempatkanlah orang-orang sesuai kemampuan dan kapasitasnya juga pengalamannya,” ungkap Ahmad Syamsul Hadi, Minggu (2/1).

Melihat kebijakan Pemkab Lombok Tengah, pesimisme masyarakat yang menganggap bahwa praktik masa lalu itu masih saja berlaku di Lombok Tengah, tentu tidak bisa dielakkan. Secara politik, kepala daerah termasuk pemimpin birokrasi pemda yaitu sekda sudah dianggap tumpul dan tak bertaring. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa pemimpin daerah ini memilih pejabat eselon itu tidak berdasar kompetensi dan integritas. “Pekerjaan penting dari pemimpin itu adalah membagikan dan menggerakkan SDM menuju visi organisasi dengan membuat keputusan yang tepat. Ada SDM yang sudah sekian lama berkutat ditugasnya dengan baik, etos kerja disiplin tapi malah tidak dipakai. Apa-apaan ini. Dasar mereka menentukan orang itu bagaimana, ini di luar lambannya pengambilan keputusan mutasi terkait penempatan pejabat atau kabinet yang akan membantunya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pemkab Berharap Tak Meleset, Pemprov Sokong Rp 1 Miliar

Pihaknya juga menyesalkan, jika isu yang berkembang sebelumnya bahwa proses pengaturan pejabat di Pemda Lombok Tengah ini banyak disetir timses dari partai politik pengusung Pathul-Nursiah. Bahkan ketua partai pengusung ini juga menantang publik untuk bersuara lebih kencang dan terbuka mengawal pemerintahan di tengah gencarnya para pejabat publik dibidik aparat penegak hukum. “Parpol apaan, terus siapa yang bermain? Kalau secara catatan politik, temuan kita pada pilkada kemarin itu hampir 80 persen ASN ini tidak mendukung Pathul-Nursiah. Lalu atas dasar apa pemimpin ini menentukan pejabatnya sekarang? Jadi jangan sok gaya seperti berita sebelumnya bahwa timses (parpol) mengatur mutasi. Jika ada yang mengetahui soal itu, maka ayo buka saja biar terang benderang. Jangan orang makan duren, kami juga yang kena fitnah,” terangnya.

Lebih jauh disampaikan, bahwa rotasi pejabat adalah hal biasa dalam roda organisasi, tapi dia melihat bahwa selalu saja jalan keliru ditempuh oleh Pemkab Lombok Tengah. Dia mencontohkan ada yang menjabat tidak sesuai golongan, ada satu rumpun keluarga menjabat dan masih banyak contoh lainnya. Menurutnya hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut jika menginginkan daerah mempunyai kemajuan dan kebaruan. “Pathul-Nursiah itu sepaket, ada Sekda baru yang menjadi komandan birokrasi di dalam. Tetapi jika begini saja caranya, maka harapan pada pemimpin ini tentang kemajuan dan kebaruan dalam tata kelola Lombok Tengah semakin baik bukan tidak mungkin semakin menjauhkan panggang dari api. Hanya menjadi retorika sunyi,” terangnya.

BACA JUGA :  Warga Kembali Jemput Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Menanggapi hal itu, Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menegaskan, sebelum mutasi dilakukan maka pihaknya memastikan sudah mempertimbangkan sesuai dengan kompetensi. Hanya saja baginya persoalan puas dan tidak puas pasti akan terjadi jika terjadi mutasi. “Yang pasti kami sudah persiapan secara detail dan rinci, kita sudah diberikan kesempatan Menpan-RB untuk mengisi jabatan yang kosong,” terangnya.

Pihaknya juga mengaku jika ada yang memperjual belikan jabatan agar segera dilaporkan, karena mereka sudah berkomitmen menempatkan para pejabat dengan profesional. “Bupati sudah menyampaikan tidak ada jual beli jabatan dan kalau ada maka silakan sebutkan dan akan kita lakukan tindakan,” terangnya. (met)