Mutasi Perdana Pejabat Mataram Dilakukan Pekan Ini

HARUM: Mutasi perdana pejabat Kota Mataram di bawah kepemimpinan H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrrahman (Harum), dimungkinkan dilaksanakan pekan ini. (ALI/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kota Mataram dibawah kepemimpinan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum) sebentar lagi menggelar mutasi perdana untuk para pejabatnya. Mutasi dan rotasi ini dijanjikan digelar dalam waktu dekat.

Indikasi tersebut terus menguat. Karena rombongan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) telah terbang ke Jakarta untuk menghadap ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sekembali Baperjakat ke Kota Mataram, mutasi langsung dilaksanakan dan dimungkinkan dilaksanakan pekan ini. “Iya yang perdana mungkin pekan ini,” ujar Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana di Mataram, kemarin.

Mohan mengakui sudah menerima berkas berisikan usulan nama-nama pejabat yang diusulkan Baperjakat. Usulan tersebut hasil penjaringan Baperjakat kurun waktu sebulan terakhir. Nama-nama digodok Baperjakat terkait rencana Wali Kota Mataram memutasi pejabatnya. “Iya saya sudah terima usulan dari Baperjakat kaitannya dengan rencana mutasi. Sudah saya pelajari, dan Insya Allah kita minta izin dulu ke KASN. Setelah itu, baru kita lakukan mutasi,” katanya.

Setelah mempelajari dan menimbang nama-nama yang diusulkan Baperjakat. Mohan memberikan persetujuannya dengan nama-nama tersebut. Daftar nama tersebut ungkap Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu sudah final. Sehingga tinggal menunggu pelantikan saja. “Insya Allah sudah final,” ungkapnya.

Sejak awal, Mohan mengatakan mutasi dan pengisian jabatan diupayakan dengan cepat. Menyusul cukup banyaknya jabatan yang diisi dan dirotasi, mutasi pejabat Kota Mataram ini akan dilaksanakan di dua gelombang. “Insya Allah akan ada dua gelombang. Rencananya begitu, tapi kita lihat nanti. Karena perlu perhatikan protokol covid,” terangnya.

Wali kota memprioritaskan untuk pengisian jabatan kosong. Kemudian juga dengan memutasi jabatan eselon II. Sedangkan jabatan eselon II lainnya akan ditentukan melalui proses lelang jabatan atau Pansel. Dengan kondisi tersebut, dimungkinkan masih ada jabatan eselon II yang lowong. “Kita mutasi dan roling dulu,” jelasnya.

Lalu sedikit dibocorkannya tentang mutasi yang disiapakannya. Bahwa dimungkinkan untuk mengganti pejabat yang sudah lama menjabat disatu jabatan tertentu. Karena Mohan menginginkan penyegaran di jabatan di Kota Mataram.

Baca Juga :  Lelang Jabatan Eselon II Terbuka untuk Pejabat Luar Mataram

“Menurut saya tidak produktif juga jabatan dipegang atau ditempati terlalu lama. Saya rasa perlu penyegaran ide dan manajemen di situ. Itu juga untuk mencegah hal-hal dan prilaku koruptif juga kan,” katanya.

Jelang mutasi ini, Mohan mengatakan tidak ada dinamika dikalangan pejabat Kota Mataram. Pejabat tetap kompak dan koordinasi berlangsung optimal. Jawaban tersebut dilontarkannya menepis tudingan kasak-kusuk dikalangan pejabat Kota Mataram menjelang bergulirnya mutasi. “Ndak ada itu, Insya Allah. Landai-landai saja kita. Nanti waktunya akan kita sampaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito mengatakan, Baperjakat sudah selesai melaksanakan tugasnya. Untuk pelaksanaan mutasi menjadi kewenangan penuh Wali Kota Mataram. “Kalau kita (Baperjakat) pada prinsipnya siap kapan saja. Itu tergantung sepenuhnya keputusan Pak Wali,” katanya.

Sementara itu, kabar mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, terus berhembus semakin kencang. Sehingga tak heran kalau sekarang banyak pejabat yang intens melakukan lobi-lobian, dengan harapan jabatannya dapat dipertahankan, atau paling tidak mendapat jabatan yang empuk.

Informasi yang berhasil dihimpun Radar Lombok dari sumber yang enggan dikorankan namanya, beberapa pejabat eselon II yang semula menjadi staf ahli, konon katanya sekarang bakal mendapatkan kursi empuk.

Seperti H Kemal Islam, Kepala Dinas Perkim, mendapatkan posisi aman menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Kepala DLH Nazarudin Fikri menjadi Kepala Balitbang. Selanjutnya posisi Kepala Dinas Perkim akan dikosongkan, untuk dilakukan Pansel (panitia seleksi) pada bulan Juni mendatang. Berikutnya Kepala Dinas PUPR Miftahurrahman akan menjadi Kepala Bappeda, sedangkan posisi Kadis PUPR akan dikosongkan untuk di Pansel.

Sementara untuk posisi staf ahli, berdasarkan informasi itu menyebutkan akan terus bertambah, yang akan diisi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Kepala Dinas Pertanian H Mutawali, Kepala Dinas Perhubungan M Saleh, Kepala Dinas DPM2T Irwan Rahadi, dan Kepala Bappeda Amirudin.

Baca Juga :  BLH : Banyak Warga Lobar Buang Sampah di Wilayah Mataram

Sedangkan posisi yang digeser yakni Kepala Dinas Perdagangan Amran M Amin, menjadi kepala Dukcapil, dan posisi Kepala Dinas Perdagangan akan dikosongan untuk mengikuti Pansel. Selain itu ada juga pejabat yang tidak digeser, seperti Kepala Dinas Pariwisata, H Nizar Deni Cahyadi.

Untuk posisi yang akan di Pansel, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Kota Mataram, DPM2T, Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram. Tim Pansel akan dibentuk setelah dilakukan pengambilan sumpah jabatan dalam waktu dekat ini, yang katanya mutasi akan digelar Jumat mendatang.

Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, bahwa untuk jadwal mutasi masih belum ditetapkan, dan semua masih sedang berproses.

“Semua nama-nama (pejabat) sudah masuk sesuai hasil asesment kalangan pejabat yang sudah dilakukan. Saat ini masih berproses. Kita tunggu saja. Kalau soal posisi, ada kebijakan Pak Wali Kota Mataram,” katanya kepada Radar Lombok.

Dijelaskan Nelly, untuk semua syarat telah dipenuhi, termasuk Kemendgari dan KASN. Sehingga tidak terlalu lama akan ada kekosongan (pejabat) ditubuh birokrasi karena mutasi. Namun semua sudah dikonsultasikan, sehingga tidak menyalahi aturan. “Kita sudah lakukan kajian bersama Baperjakat,” tegasnya.

Sekretaris BPKSDM, Taufik Priyono menambahkan, semua sedang berjalan, termasuk nama-nama pejabat juga sudah dilakukan evaluasi oleh Baperjakat. Dimana setelah ditetapkan Baperjakat, selanjutnya diserahkan ke Wali Kota Mataram untuk ditetapkan. “Kita sudah sepekan ini melakukan penggodokan,” sebutnya.

“Untuk rotasi atau roling, sesuai dengan hasil evaluasi dari hasil asesement kalangan pejabat di Kota Mataram yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena ini yang akan menjadi dasar pertimbangan melakukan rotasi,” sambungnya. (gal/dir)