MATARAM—Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan mengatakan, mutasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB tidak ada yang istimewa. Mengingat pejabat yang ada di Pemprov stoknya terbatas, dan tidak ada yang “wow effect” (memiliki efek berlebihan, red).
Menurut Johan, wow effect merupakan istilah untuk pejabat yang hebat dalam bekerja. Mampu menunjukkan hasil nyata, dan bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik. “Kinerja semua pejabat Pemprov sudah bisa kita ukur. Tidak ada yang bisa atau yang pernah menciptakan wow effect,” ucapnya kepada Radar Lombok, Rabu malam (4/1).
Dikatakan, mutasi kali ini merupakan keharusan untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Karenanya, pejabat yang dikukuhkan, digeser, diturunkan jabatannya, atau dipromosikan tidak ada yang menarik.
[postingan number=3 tag=”mutasi”]
Bagi Johan, mutasi adalah kewenangan penuh gubernur sesuai dengan kebutuhan organisasi kerja. Mutasi untuk bisa mempercepat tercapainya target dan sasaran dari program pemerintah. “Buat saya semua pejabat yang dikukuhkan ataupun dimutasi kemarin tinggal kerja saja. Program dan anggarannya sudah tersedia dalam APBD. Enak kan?” sindirnya.
Ditegaskan, siapapun pejabat yang mengisi OPD baru tidak ada yang istimewa. Stok pejabat hanya itu-itu saja yang diotak-atik selama ini. “Lebih baik mari kita bekerja dengan baik, demi kemajuan masyarakat. Gak ada kejutan juga di mutasi kemarin,” cetusnya.
Berbeda dengan Johan, pimpinan Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani menilai mutasi kemarin semakin membuktikan bahwa NTB sedang dalam kondisi memprihatinkan. “NTB ini sedang darurat keseimbangan dan keadilan,” tuding Nurdin.
Darurat keseimbangan dan keadilan disini, artinya beberapa pejabat dinilai tidak ditempatkan sesuai basic keilmuan. Orang yang jelas bergelar insinyur diberikan amanah mengurus pendidikan, sementara orang yang ahli perkebunan diminta mengelola koperasi. “Pokoknya kita ini gak adil, setiap mutasi selalu kita kritisi, tapi gak pernah berbenah,” ucapnya.
Selain itu, Nurdin juga menyorot pimpinan daerah yang sepertinya tidak serius melakukan mutasi demi kemajuan rakyat. Semua hanyalah formalitas dan masih mengedepankan rasa tidak enak. Bukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. “Pejabat yang realisasi keuangannya rendah, toh aman-aman saja. Pejabat yang lelet (juga) masih aman-aman saja. Lalu untuk apa mutasi?” sesalnya.
Menurut Nurdin, mutasi kali ini bahkan bisa melemahkan kinerja Pemprov. Pasalnya, beberapa SKPD baru tidak memiliki kantor. “Bagaimana kamu mau kerja kalau kantor gak ada. Terus sekarang mendadak-mendadak bicara soal kantor, maksudnya apa ? Kenapa gak dari kemarin-kemarin,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H Supran menyampaikan, untuk beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang tidak memiliki kantor, saat ini sudah disepakati menggunakan aset daerah. Seperti Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menggunakan aset daerah di Jalan Udayana, kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga berkantor di eks Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP).
Selanjutnya Dinas Perindustrian berkantor di eks Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), Dinas Perumahan dan Permukiman di dalam kompleks Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kantor PU kan bisa, besarnya seperti kantor gubernur. Makanya banyak bangunan yang bisa dipakai,” kata Supran.
Terkait dengan fasilitas, saat ini para pejabat eselon II maupun eselon III tidak bisa difasilitasi mobil dinas baru. “Saya saja yang pegang uang pakai mobil bekas, yang penting bisa dipakai. Nantilah kita inventarisir kekurangan yang ada, terus kita upayakan di APBD perubahan,” ucapnya. (zwr)
