MATARAM—Kabar mengenai mutasi para pejabat di lingkup Pemprov NTB, usai Lalu Gita Ariadi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur NTB, sepertinya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, pihak Pemprov saat ini tengah menggodok siapa saja nama-nama pejabat yang bakal dimutasi.
“Berikan kami waktu. Pada saatnya itu (mutasi, red) pasti akan dilakukan,” kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Fathurrahman, saat ditemui di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur.
Meski kepastian normalisasi tata kelola birokrasi di lingkup Pemprov NTB sudah ada, namun Fathurrahman belum mau membeberkan terkait nama-nama pejabat yang bakal dimutasi. Pihaknya mengaku akan lebih dulu melakukan konsultasi ke KASN, terkait reposisi pejabat Pemprov NTB tersebut. “Jangan buat opini (nama-nama pejabat, red) sendiri. Kalau itu (konsultasi ke KASN, red) kan tinggal kita lakukan saja, dan itu wajib diakukan. Konsultasi ini berkaitan dengan reposisi,” jelasnya.
Untuk keperluan mutasi, Fathurrahman mengungkapkan jika saat ini Pemprov juga tengah melakukan evaluasi terkait pencapaian kinerja dan komptensi semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. “Kita ingin melihat bagaimana “NTB Maju Melaju” ini ditopang dan disuport oleh OPD-OPD yang nantinya sejalan dengan kebijakan Pj Gubernur. Kan itu yang penting,” ucapnya.
Tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap akselerasi Kepala OPD untuk mencapai apa yang ditargetkan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aradi, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). “Bagaimana NTB Maju Melaju ini diukur dari kompetensi, fakta integritas yang menjadi variabel penentu dari rotasi (mutase pejabat, red),” terangnya.
Menurut Fathurrahman, mutasi atau reposisi pejabat adalah hal yang biasa di lingkup Pemprov NTB.
Kadang kala mutasi perlu dilakukan, demi penyegaran dan pengembangan potensi para pejabat, terutama bagi Kepala OPD yang telah lama menduduki posisi jabatan tertentu. “Jadi tidak perlu diperdebatkan masalah itu,” ujarnya.
Asisten I Setda NTB ini juga belum bisa merinci terkait siapa saja nama Kepala OPD yang masuk dalam bursa pejabat yang akan dimutasi oleh Pj Gubernur NTB. Karena pihaknya mengaku masih menggodok nama-nama pejabat yang akan dimutasi.
Demikian pihaknya juga tidak ingin menyematkan suksesnya MotoGP Mandalika 2023, sebagai pencapaian salah satu OPD. Karena partisipasi para Kepala OPD untuk mensukseskan MotoGP itu adalah sebagai bentuk kolaborasi bersama pemerintah. “Event MotoGP ini menjadi senergi bersama. Seperti (Dinas) Perdagangan dan (Dinas) Perindustrian ada kontribusi di event tersebut, demikian BPBD juga ada keterlibatan,” tegasnya.
Kendati tidak gamblang menyebut kapan akan dilakukan mutasi pejabat di lingkup Pemprov NTB. Namun Pj Gubernur NTB sendiri sebelumnya memastikan kalau pihaknya akan melakukan normalisasi tata kelola birokrasi dalam waktu dekat. Ini dilakukan demi memperbaiki tata kelola pemerintahan yang sebelumnya dianggap belum normal.
“Kalau OPD yang sudah disorientasi, semangatnya menurun. Nanti kita akan cari apa sebabnya, apakah terjadi kejenuhan ditempatnya. Maka perlu adanya penyegaran suasana, sehingga tetap bekerja optimal,” beber Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB.
Disampaikan Miq Gita, banyak pencapaian yang harus dicapai dengan kerja keras, mulai dari mengatasi kemiskinan, menurunkan angka stunting, termasuk menjaga degradasi kualitas lingkungan.
Terpenting memastikan pelaksanan pesta demokrasi (Pemilu) dengan baik.
Maka dari itu, reposisi terhadap sejumlah pejabat Pemprov ini akan dilakukan kepada mereka yang semangat kerjanya sudah mulai menurun. “Sehingga semua OPD sesuai dengan Tusi (tugas dan fungsi) masing-masing harus pada posisi semangat prima semua,” tegaasnya. (rat)
