Mutasi Kepala Sekolah Tunggu Persetujuan Gubernur

H Aidy Furqan (DOK / RADAR LOMBOK)

MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berencana akan melakukan mutasi kepala sekolah dan guru, jenjang SMA, SMK dan SLB. Namun untuk pelaksanaan mutasi tersebut masih menunggu keputusan dari Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.

“Mutasi kepala SMA, SMK, dan SLB tahun ini tergantung arahan Gubernur. Mudah-mudahan persetujuan dari bapak Gubernur,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, kemarin.

Sebelumnya, pihaknya sudah menyiapkan mutasi kepala sekolah, dan saat ini sedang ditinjau. Ia belum bisa memastikan waktu pelaksanaan mutasi, tetapi paling lambat akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022. Perombakan jabatan kepala sekolah akan disesuaikan dengan capaian kerja masing-masing melalui evaluasi kinerja. Begitu juga berdasarkan progres dan kebutuhan pembangunan pendidikan kedepannya.

Di samping itu, banyak juga kepala sekolah yang sudah menjabat selama dua periode. Kondisi itu akan menjadi pertimbangan dalam mutasi nanti.  Kepemimpinan kepala SMA/SMK sederajat di NTB menjadi sorotan, karena berdasarkan rapor pendidikan publik tahun 2022 hasil asesmen nasional menunjukkan hasil yang kurang baik. Karena itu, Dikbud NTB akan menyiapkan mutasi bagi para kepala sekolah yang hasil evaluasi kinerjanya kurang memuaskan.

Baca Juga :  Larangan Bawa HP ke Sekolah Masih Dikaji

pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dalam dua tahap, dan hasilnya memang sejalan dengan hasil rapor pendidikan yang dikeluarkan Kemendikbudristek berdasarkan hasil asesmen nasional.

Diakuinya, kepemimpinan kepala sekolah memang perlu didampingi dengan kuat, karena pada hasil evaluasi kinerja kepala sekolah, masih membekas pola kepemimpinan lama.

“Sudah kami dorong, tetapi belum memuaskan. Tahun ini tidak ada pilihan, kepala sekolah yang tidak layak, tidak lagi menjadi kepala sekolah,” ujarnya.

Dari hasil kesimpulan Rapor Pendidikan itu, pada indikator Kepemimpinan Instruksional dinyatakan Terbatas. Artinya kepemimpinan instruktusional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi perbaikan pembelajaran.

Baca Juga :  Guru NU Harus Menjadi Terdepan Mencerdaskan Anak Bangsa

Rapor Pendidikan Publik merupakan gambaran mengenai mutu pendidikan pada suatu wilayah berdasarkan kerangka penilaian yang dikembangkan dari model input, proses, dan output tentang kinerja atau efektivitas satuan pendidikan.

Dijelaskan lebih lanjut, dalam aturan pengangkatan kepala sekolah terbaru, ada tiga pilihan yang diperbolehkan oleh Kemendikbudristek, pertama boleh mengangkat guru yanh sudah bersertifikat calon kepala sekolah. Kedua kalau tidak tersedia calon kepala sekolah yang memiliki sertifikat, maka bisa mengangat calon kepala sekolah dari guru penggerak. Ketiga, kalau tidak ada dari kedua opsi tadi, diperbolehkan mengangkat calon kepala sekolah yang potensial dan dianggap mampu. (adi)

Komentar Anda