Mutasi Digantung, Program SKPD Terkatung

Ilustrasi Mutasi

PRAYA – Kebijakan mutasi yang tak kunjung dilakukan Pemkab Lombok Tengah, mulai menimbulkan gunjingan yang tidak sedap. Salah satunya dari kalangan DPRD setempat.

Mereka beranggapan, bahwa bupati dan wakil bupati mulai tidak konsiten dalam membangun Lombok Tengah. Salah satu persoalan mutasi ini. Hal ini mengingat mutasi adalah salah satu kebijakan yang fundamental dalam suatu birokrasi. Jika tidak dilakukan atau telat dilakukan, maka akan berdampak sistemik terhadap pembangunan. ‘’Lihat saja sekarang ini, mana ada program yang sudah jalan. SKPD belum ada yang berani mengesekusi APBD 2017,’’ sesal anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, H Muhammad Bintang, pekan lalu.

Diakuinya, mutasi adalah hak prerogatif bupati. Hanya saja, bupati tak lantas semena-mena membuat kebijakan. Karena dampak mutasi ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan. Jika satu tahun anggaran madek gara-gara mutasi, maka kesalahan itu akan tumpah kepada bupati selaku pemegang kebijakan. ‘’Belum ada satu pun program masyarakat yang jalan karena tidak kepala dinasnya. Bagaimana mau jalan,’’ tambah Bintang.

Senada juga disesali Sekretaris Komisi I DPRD Lombok Tengah, Saharudin. Dia mengaku akan segera berkoordinasi dengan anggota dan pimpinan komisi terkait kebiajakan bupati ini. Jika saja dalam waktu yang telah ditetapkan nanti tidak dilakukan mutasi, maka pihaknya akan mengajukan hak angket. ‘’Kita akan koordinasi dulu dengan anggota dan pimpinan komisi I. Kalau tidak juga mutasi, kita rencananya mau mengajukan hak angket,’’ katanya.

Sekda Lombok Tengah HM Nursiah yang dikonfirmasi terkait persoalan mutasi ini mengaku, semuanya kebijakan itu tergantung bupati dan wakil bupati. Pihaknya sudah menyelenggarakan apa yang menjadi tugas badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Pihaknya sudah membentuk tim panitia seleksi dan hasilnya sudah diserahkan ke bupati. ‘’Tapi insya Allah informasinya akan segara dilakukan pelantikan. Karena beberapa kekuarangan sudah dipenuhi dan bisa jadi usai program safari Ramadan pelantikan,” katanya kemarin.

Menurut Nursiah, ada beberapa hal yang membuat pelantikan harus disegerakan. Di antaranya pengumuman hasil ujian nasional untuk sekolah menengah pertama (SMA) sudah dilakukan. Keberadaan kepala Dinas Pendidikan sangat menentukan, untuk menandatangani ijazah kelulusan, termasuk program yang lain di masing-masing SKPD. (cr-ap)

BACA JUGA :  Bupati Minta Kepala SKPD Kerja Keras