Muswil PPP Batal Pertengahan Februari

Syirajuddin(AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP NTB yang sedianya digelar 14-15 Februari dipastikan diundur.

Hal ini karena DPP belum merampungkan penyempurnaan AD/ART Hasil Muktamar Makassar 2020. Begitu juga dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak dan juknis) belum rampung. “Jadi Muswil diputuskan diundur,” kata Ketua Panitia Muswil Syirajuddin.

Tetapi ia memastikan bahwa Muswil paling telat Maret, karena Sesuai AD/ART partai, Muswil di tingkat DPW harus digelar selambat-lambatnya tiga bulan sesudah Muktamar. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menunggu jadwal dari DPP.

Diungkapkan, sejauh ini ada dua kader yang sudah mendeklarasikan diri maju di Muswil sebagai calon ketua DPW yakni Muzihir dan Muhammad Akri. Namun belakangan, kabarnya ada aturan terkait ketua DPW yang tidak boleh rangkap jabatan. Misalnya jika ingin menjadi ketua DPW, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan anggota DPRD, sehingga bisa lebih fokus dalam mengurus partai. “Ini sudah disampaikan oleh ketum DPP. Tetapi tetap kita harus tunggu juklak dan juknis yang mengatur syarat pencalonan ketua DPW di Muswil,” terangnya.

Jika aturan itu diakomodir, maka dipastikan Muzihir dan Akri harus siap-siap mundur dari jabatan sebagai Anggota DPRD NTB. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB yang juga kandidat kuat calon ketua DPW Muzihir mengungkapkan, aturan itu masih sebatas wacana. “Itu memang wacana berkembang di Muktamar,” akunya.

Ia meyakini syarat calon ketua DPW tidak boleh rangkap jabatan itu tidak akan masuk dalam syarat pencalonan, karena akan menutup peluang banyak kader potensial untuk menjadi ketua DPW. “Selain itu, pembiayaan partai kan dari kader yang ada di dewan. Dengan ketua DPW jadi anggota dewan, maka pembiayaan partai akan lebih maksimal,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri menegaskan kesiapan mundur dari jabatan Anggota DPRD NTB jika diamanahkan sebagai Ketua DPW PPP NTB. “Jika persyaratan ketua DPW tidak boleh rangkap jabatan, saya siap mundur dari keanggotaan DPRD NTB,” lugasnya. (yan)