Musrenbang Lobar : Gotong-royong Entaskan Kemiskinan

MATERI : Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Mukhlis Ibrahim, saat menyampaikan materi di salah satu sesi Musrenbang Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyusunan RKPD 2018 kemarin. (Rasinah Abdul Igit/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Bappeda Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2018 di salah satu hotel di Senggigi Kecamatan Batulayar, 6-7 Maret 2017. Saat pembukaan Musrenbang kemarin, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyinggung sekitar 20 persen sisa target RPJMD yang belum tertangani, salah satunya soal pengentasan kemiskinan. Ia berharap pengentasan kemiskinan dilakukan secara sinergis. Musrenbang berlangsung selama dua hari. Saat pembukaan, Gubernur NTB diwakili oleh Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah.

Musrenbang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam laporannya, Kepala Bappeda H. Baehaqi menyampaikan bahwa disamping untuk mewujudkan proses partisipasi antar pelaku pembangunan, Musrenbang juga untuk menyinkronkan dan mensinergikan perencanaan agar program sebagai jalan keluar dari persoalan dapat dicapai secara efektif. Musrenbang juga untuk mengintegrasikan aspek perencanaan dalam RPJMD terhadap beberapa masalah dicapai secara indikatoral.” Kegiatan ini juga untuk mereview beberapa item target RPJMD yang masih sulit dicapai karena situasi nasional terkait dengan inflasi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani dan lain-lain,” ungkapnya.

[postingan number=3 tag=”lobar”]

Sementara itu Bupati Lombok Barat saat membuka kegiatan menyampaikan titik tekan pencapaian target-target pembangunan sesuai RPJMD Lombok Barat. Dari total keseluruhan target RPJMD, kini masih tersisa sekitar 20 persen atau 7 item yang belum tercapai. Sisa waktu penuntasan 7 item ini adalah dua tahun lagi. Yang paling utama soal pengentasan kemiskinan. Ini isu paling seksi mengingat berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan Lombok Barat masih 17,38 persen. Dengan sisa waktu 2 tahun berdasarkan RPJMD, angka ini mesti turun 2 persen menjadi 15, 38 persen. Fauzan sendiri optimis bisa mencapai itu. “ Bahkan tidak hanya dua persen, kita bisa melebihi itu asalkan ada sinergi kebijakan dan gotong-royong kita bersama,” ungkapnya.

Item indikator lain yang belum tercapai adalah upaya penegakan Peraturan Daerah, rata-rata lama sekolah, kualitas transportasi, kualitas air sungai, tingkat kemantapan jalan, dan investasi khusus penanaman modal.

Untuk mencapai target ini, bupati menekankan forum ini penting untuk difokuskan pada pencapaian tujuh target tersebut. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergitas baik yang bersifat horizontal (antar SKPD) maupun vertikal (sinergi antara program pemerintah pusat dan provinsi dengan program Pemkab). Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang nantinya tertuang dalam APBD harus terintegrasi antar SKPD. Hal itu untuk mengoptimalkan hasil dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Kegiatan pertama setelah pembukaan diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber, diantaranya oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim. Sulhan member masukan terkait strategi penanganan kemiskinan secara umum dan pola penganggaran secara khusus. Misalnya saja, ia menyampaikan anggapan yang berkembang selama ini bahwa Musrenbang hanyalah acara seremoni belaka. Sebab seringkali aspirasi-aspirasi warga mulai dari Musrenbang tingkat desa tidak diakomodir menjadi program kerja, dan ini seringkali menimbulkan kemarahan masyarakat. Selanjutnya ia juga meminta dilakukan pemetaan secara maksimal menyangkut kantong-kantong kemiskinan. Setelah itu barulah dilakukan diagnosa untuk mengetahui problem yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. “ Jangan sampai Musrenbang dianggap hanya seremoni belaka,” ungkapnya.

Masih dari data Bappeda, angka pengangguran diklaim justru mengalami penurunan menjadi 3,35 persen (10.381 jiwa) dari tahun sebelumnya 4,19 persen (12.203). Kenapa angka kemiskinan naik dan angka pengangguran terbuka turun? Kepala Bappeda Baihaqi menjelaskan, itu dikarenakan upah yang masih rendah atau banyak yang bekerja tetapi upahnya rendah. Sebagai contoh di bidang pertanian, upah atau keuntungan petani masih rendah karena nilai tambah produk pertanian rendah. Itulah nanti yang menjadi fokus perencanaan melalui Musrenbang untuk pengadaan peralatan yang bisa meningkatkan nilai tambah. Dengan demikian Nilai Tukar Petani (NTP) akan semakin tinggi, dan upah pekerja juga bisa lebih tinggi. Kemudian jika mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), angka kemiskinan di Lobar pada 2016 memang lebih tinggi dari BPS, hampir mencapai 200 ribu jiwa. Tetapi tentu data BPS dan TNP2K tidak bisa disamakan. Data BPS didasarkan atas survei pengambilan sampel. Sementara TNP2K datanya by name by address atau sudah jelas nama dan alamatnya. Selain itu data TNP2K diambil untuk pemberian bantuan, sehingga datanya ada desil dua, tiga dan empat. Dalam artian warga yang rentan miskin, hampir miskin semuanya terdata.(git)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid