MATARAM—Sejak berakhirnya kontrak dengan Universitas Mataram, ratusan murid TK-SD Model Mataram yang sempat meminjam gedung kampus itu di Jalan Brawijaya kondisinya memprihatikan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Mataram belum memberikan kejelasan terkait nasib kalangan murid setempat.
Sekolah yang memiliki 261 murid tersebut menjalankan aktivitas belajar di gedung sementara alias numpang di SMP 14 Mataram yang hanya dibatasi dengan papan. ‘’Sejak bulan Juni 2016, sudah tidak ditempati gedung di Kampus II Unram. Kita hanya dialihkan sementara ke gedung SMPN 14 Mataram yang tidak jauh dari sekolah,’’ kata Kasek TK-SD Model Mataram, Yatmini, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (24/1).
Ada delapan lokal gedung yang tidak ditempati SMPN 14 Mataram. Gedung ini disulap menjadi ruang kelas belajar serta ruang kepala sekolah dan ruang guru. Padahal komite sekolah dan orangtua siswa TK-SD Model Mataram telah mendatangi Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, terkait kondisi sekolah tersebut.
[postingan number=3 tag=”pendidikan”]
Kalangan murid saat ini, belajar di tempat seadanya dan kerap risih akibat suara yang datang dari kalangan siswa SMPN 14 Mataram. ‘’Sampai saat ini, kami tidak ketahui status gedung. Hanya diberikan pinjam gedung di SMP 14 Mataram. Kita berharap segera ada respon dari pemangku kebijakan, karena selama ini kendala kalangan murid seperti kurang areal bermain, halaman sempit. Serta tidak memiliki mushala,’’ ucapnya.
Sebelumnya, TK-SD Model Mataram merupakan sekolah percontohan bertaraf internasional di Kota Mataram atas kerjasama Unram dan Pemkot Mataram. Namun di tengah jalan, Unram memutus kontrak dan mengambil alih gedung sekolah yang dijadikan Kampus II PGSD dan TK.
Ia berharap, Pemkot Mataram memberikan kejelasan serta gedung yang berstatus milik daerah. Sehingga kalangan murid tidak resah kembali. “Kita berharap bisa diberikan kejelasan, oleh pemerintah Kota Mataram,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman menyayangkan sikap arogan dari pihak Unram yang telah memutus kontrak dan tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram. Apalagi ini menyangkut pendidikan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah.
‘’Kita harapkan ada komunikasi serta Pemkot juga bergerak cepat. Jangan terlalu lama dibiarkan masalah ini,’’ katanya. (dir)
