PRAYA-Pro kontra rencana pembangunan SMKN 1 Praya Timur di Desa Sengkerang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah , semakin meruncing.
Munir kembali angkat suara terkait sejumlah solusi yang ditawarkan Komisi IV DPRD Lombok Tengah dan Kades Sengkerang, Muhammad Ibnuzir. Munir menegaskan, pihaknya tidak akan pernah setuju dengan usulan voting dari anggota dewan dan Pemdes Sengkerang. Karena pemerintah daerah dicurigainya akan berbuat kotor dan curang dalam voting ini.
Munir menduga, bisa saja pemerintah daerah memberikan uang kepada masyarakat agar mereka setuju dengan pembangunan SMK tersebut. “Kalau sistem voting dilakukan, kami tidak setuju. Karena kami masyarakat kecil yang menolak pembangunan tidak memiliki uang untuk menyogok, tidak seperti pemerintah,” tudingnya ujuk-ujuk saat dikonfirmasi koran ini, kemarin (25/5).
Terkecuali, sambungnya, jika voting itu melibatkan semua masyarakat Kecamatan Praya Timur. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan semua kepala Madrasah Aliyah (MA) se Kecamatan Praya Timur, mereka tidak setuju atas pembangunan SMK itu. “Kalau sistem voting hanya di sekitar Desa Sengkerang, saya tidak setuju. Tapi kalau masyarakat se Kecamatan Praya Timur, saya setuju,” katanya.
Munir melanjutkan, dalam pembangunan ini, pihaknya meminta kepada Kepala Desa Sengkerang, Muhammad Ibnuzir agar tidak memperkeruh masalah. Karena sebelumnya Ibnuzir juga tidak setuju dengan pembangunan itu. ‘’Kepala desa jangan sok bunyi di koran berkata ini itu. Karena kalau ditanya sama masyarakat, lain lagi yang ia katakan,” cetusnya.
Munir menambahkan, dalam pembangunan SMK ini sebenarnya ada permainan kotor yang ditampakkan Dinas Dikpora dan kecamatan. Namun, Munir mengaku belum saatnya permainan kotor itu I bongkar ke publik. Dia ingin melihat sampai sejauh mana permainan itu dilakukan Dinas Dikpora dengan kecamatan. “Sebagian masyarakat yang tidak tahu permainan Dikpora dengan kecamatan, sah-sah saja jika mereka setuju. Tapi bagi masyarakat yang tahu dengan permainan kotor ini tidak akan setuju,” tutup Munir tanpa bersedia menjelaskan maksudnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Supli mengusulkan agar dilakukan voting setuju tidaknya masyarakat terhadap pembangunan SMK ini. Usulan Supli ini kemudian diamini Kades Sengkerang, Muhammad Ibnuzir dan siap pasang badan demi pendukung pemerintah daerah.
Kepala Dinas Dikpora Lombok Tengah, HL Idham Halid juga memastikan, jika tidak ada pihak manapun yang bisa menghalangi rencana pembangunan SMK itu. (cr-ap)
