Mulai 1 November, Pajak Kendaraan Bermotor Naik

Mulai 1 November, Pajak Kendaraan Bermotor Naik
SOSIALISASI: Kepala Bappenda NTB Iswandi bersama Kabid Pengendalian dan Pembinaan Bappenda NTB Ichwan, Kepala PT Jasa Raharja NTB, Dasrul Aswad, dan Dirlantas Polda NTB, ketika sosialisasi Perda 9, Senin kemarin (30/10). (LUKMAN HAKIM/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB kembali membuat penjualan otomotif di Provinsi NTB tambah lesu. Pasalnya, disaat kondisi penjualan lesu, justru Bappenda NTB ‘memaksa’ pelaku industri otomotif, baik itu roda dua maupun roda empat dengan menaikan pajak dari 1,5 persen menjadi 1,7 persen.

Kenaikan tersebut menurut main dealer sejumlah produk otomotif di NTB, dinilai akan semakin memberatkan. Terlebih lagi disaat penjualan kendaraan bermotor lagi menurun, akibat dampak daya beli masyarakat yang masih lesu hingga memasuki November 2017 ini. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB melalui Bappenda Provinsi NTB tetap akan mulai berlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, pertanggal 1 November 2017.

BACA JUGA :  499 Mobil Mewah di Provinsi NTB Nunggak Pajak Rp 3,6 M

“Kenaikan tarif pajak daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai tertanggal 1 November 2017. Kenaikan dari angka 1,5 persen menjadi 1,7 persen mulai berlaku,” kata Kepala Bappenda Provinsi NTB, H Iswandi, di sela pertemuan dan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah yang dihadiri juga puluhan perwakilan Main Dealer roda dua maupun roda empat, Senin kemarin (30/10).

Iswandi menyebut, pemberlakuan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah lebih cepat dari semestinya, lebih disebabkan untuk mengejar target pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama dua bulan kedepan yakni November–Desember.

Pada tahun 2017 ini, Bappenda Provinsi NTB diberi target penerimaan pajak yang bersumber dari obyek PKB senilai Rp 311 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan dari obyek PKB baru Rp 252 miliar.

Artinya, dalam kurun waktu dua bulan November-Desember Bappenda Provinsi NTB harus mampu merealisasikan penerimaan pajak dari sumber obyek PKB senilai Rp 59 miliar lebih. Angka tersebut cukuplah berat, disaat kondisi penjualan kendaraan bermotor masih lesu.

Begitu juga dengan daya beli masyarakat yang masih anjlok, sehingga berdampak juga terhadap daftar ulang pajak kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo. “Memang cukup berat, tapi harus kerja keras. Kami berharap perhari itu realisasi penerimaan pajak dari PKB bisa tembus diangka Rp 1 miliar lebih,” ucap Iswandi.

Dalam pemberlakukan Perda Nomor 9 Tahun 2017  tentang pajak daerah hanya diterapkan untuk kendaraan plat hitam. Kenaikan tarif menjadi 1,7 persen yang berlaku 1 November 2017 tersebut diharapkan bisa menggenjot realisasi penerimaan pajak daerah.

Menurut Iswandi, kebijakan menaikan tarif pajak dari 1,5 persen menjadi 1,7 persen, karena kondisi fiskal Provinsi NTB dalam kondisi perlu penambahan. Terlebih lagi adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan penambahan kewenangan pengelolaan, seperti pendidikan menengah SMA dan SMK, serta pengelolaan kawasan hutan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Kenaikan kebutuhan belanja, tentunya harus diimbangi dengan pendapatan yang bisa menutupi biaya belanja tersebut. Karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggenjot sejumlah potensi pajak daerah, baik itu retribusi dan juga objek pajak PKB dan BBNKB dinaikan menjadi 1,7 persen dari sebelumnya 1,5 persen. “Kenaikan 1,7 persen itu masih dalam taraf sewajarnya, sesuai dengan UU yang mengatur maksimal tarif itu besarannya 2 persen,” tutup Iswandi. (luk)