MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

KOMITMEN: Paslon nomor urut 3, Lalu Makmur Said dan Badruttaman Ahda (MUDA) dengan berbagai program menarik ditawarkan bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Mataram. (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram nomor urut 3 H Lalu Makmur Said dan Badruttama Ahda (MUDA) tak hanya menawarkan program kesehatan (prokes). Tetapi pasangan ini masih segudang program untuk ditawarkan kepada warga Kota Mataram. Salah satunya lagi adalah program Mataram MUDAH. Yaitu, salah satu program yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram. “Ini adalah program penting yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah kaitannya dengan kemudahan pelayanan birokrasi. Harus ada reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi ITE agar masyarakat Kota Mataram dapat terlayani dengan mudah, cepat dan murah,” kata calon wali kota Mataram, HL Makmur Said didampingi calon wakil wali kota, Badruttaman Ahda.

Pelayanan birokrasi yang dimaksud oleh mantan Sekda Kota Mataram ini adalah kaitannya dengan layanan perizinan, usaha, kependudukan hingga masalah tata ruang. Sejauh ini Makmur melihat pelayanan satu atap di perizinanan sudah bagus. Namun ia mengharapkan ada cara yang lebih memudahkan masyarakat. “Kami ingin agar semua bisa pakai aplikasi,” jelasnya.

Mengurus persoalan izin atau pelayanan publik lainnya tidak lagi ribet dan menyulitkan masyarakat. Justru harus mempermudah. Sebab itu, dengan program MUDAH itu, masyarakat tidak perlu lagi bawa surat keterangan ini, surat keterangan itu. ‘’Semua bisa kita pakai HP atau gadget dan izinnya bisa keluar dalam tempo yang singkat,” paparnya.

Makmur kemudian mencontohkan, ketika ada pensiunan yang mendapat keringanan pajak 50 persen. Ketika mengurus hal ini, mereka cukup membawa kartu pensiunan saja. Tidak lagi harus dipersulit membawa SK dan yang lain. “Kan semua datanya sudah ada di sistem. Tidak perlu ribet ngurus birokrasi. Semua ini bisa dilakukan dengan sistem teknologi. Pelayanan birokrasi berbasis digital,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan, di daerah lain di Pulau Jawa sudah banyak yang melakukan hal ini. Karena pelayanan birokrasi berbasis digital selain memudahkan, juga efisien dan efektif. “Kalau mereka bisa kenapa kita tidak?,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Mataram harus punya peta digital yang bisa diakses siapa saja. Khususnya masyarakat. Dengan peta digital yang terkoneksi dengan aplikasi pelayanan birokrasi, masyarakat bisa tahu banyak hal tentang Kota Mataram. Tidak hanya secara geografis tetapi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya. “Misalnya ada orang mau bangun ruko. Di sistem yang kami buat nanti, orang bisa tahu mana saja area yang diperbolehkan untuk membangun ruko dan mana yang tidak bisa. Saat warga mengurus izinnya pun, harus cepat. Tidak boleh lama,” tegasnya.

Baginya, hal ini disebut dengan layanan digital birokrasi. Belum lagi persoalan mana saja lokasi dibolehkannya kehadiran pedagang kaki lima (PKL), semua harus diatur dan ditata. Para PKL dan UMKM harus dibina namun tidak juga dibiarkan sembarangan. Dengan catatan menurutnya para PKL tidak boleh terlalu dibebani aturan. “Nanti tidak harus ke kantor lurah atu wali kota. Cukup pakai aplikasi,” jelasnya.

Kemudian untuk pelayanan pernikahan, reklame, sistem informasi hingga sampah menurutnya juga dikelola secara digital.  Begitu juga dengan pelayanan terhadap pegawai dan persoalan kependudukan. Masyarakat menurutnya tak harus diribetkan dengan syarat administrasi yang berbelit-belit.

Sistem pelayanan digital juga diyakini bisa menutup celah pungutan liar. Termasuk kekeliruan asministrasi. Namun di sisi lain layanan ini memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan yang dubutuhkan masyarakat “Ini salah satu cara mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dan menutup celah bagi ada pungli,” pungkasnya. (adv)

Komentar Anda