MATARAM – Ketua Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama (NU) Provinsi NTB, Suaeb Qury meminta kepada semua pihak agar tidak menjadikan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional XXVI sebagai ladang proyek mengeruk keuntungan.
Pasalnya, belum matangnya persiapan MTQ ke-26 yang akan diselenggarakan di NTB mulai akhir Juli ini dinilai salah satu penyebabnya karena masalah tersebut. Menurut Suaeb, MTQ nasional seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. NTB akan menjadi daerah yang diperhatikan dari Sabang sampai Maraoke. "Banyak peluang yang bisa kita ambil dari MTQ, peluang kerja sama dengan daerah lain, investasi dan juga bisa memajukan pariwisata. Ini malah dijadikan ladang proyek oleh beberapa oknum," ucapnya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (14/7).
Diungkapkan, salah satu bukti nyata MTQ dijadikan ladang proyek bisa dilihat dari para kontraktor yang memenangkan pelelangan. Seharusnya, acara sebesar MTQ ditangani oleh perusahaan-perusahaan ternama yang kredibilitas dan kualitasnya sudah diakui. Bukan malah memenangkan pihak yang hanya karena ada kedekatan dengan oknum pejabat.
Alhasil lanjutnya, berbagai pengerjaan fisik yang seharusnya sudah tuntas tidak tercapai. Apabila sudah seperti itu, maka yang dirugikan ujung-ujungnya daerah dan masyarakat NTB. "MTQ sebentar lagi tapi masih begini, wajar Pak Gubernur marah. Bila perlu langsung saja di list pihak-pihak yang bertanggungjawab atas keterlambatan ini," ucap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor NTB ini.
Parahnya lagi kata Suaeb, MTQ seperti dimonopoli oleh pemerintah saja. Masyarakat tidak pernah dilibatkan, padahal acara MTQ merupakan wadah syiar agama Islam yang bisa menjadi ladang ibadah.
Dirinya sangat menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengajak para tuan guru maupun organisasi masyarakat (Ormas) untuk turut berperan. "Saya malah melihat kok kayaknya kita tidak serius jadi tuan rumah, padahal ini acara nasional. Coba bandingkan dengan acara nasional lainnya seperti Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu, persiapan sangat matang dan sukses acaranya. Kok acara MTQ malah masyarakat kita sendiri malah kurang tahu," kesalnya.
Terpisah, anggota Komisi V DPRD NTB Pattimura Farhan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kawasan Islamic Center Kamis (14/7) mengatakan, pemerintah daerah serta Event Organizer (EO) kegiatan MTQ seharusnya melaporkan progress persiapan penataan venue utama kepada komisi V. Namun sejauh ini tidak ada laporan apa pun yang telah disampaikan berkaitan dengan persiapan MTQ tersebut.
Disisi lain, sosialisasi kegiatan MTQ baik di media atau di ruang terbuka hingga kini belum maksimal, sehingga event MTQ nasional yang digelar di NTB terkesan tidak semarak. “Berapa dana yang disiapkan provinsi untuk sosialisasi, sampai sekarang kan belum jelas. Kemudian sikap provinsi terhadap intertain publik, mall-mall, apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk meningkatkan kontribusinya. Saya bilang di rapat itu, DPRD itu untuk apa ? Dalam aturannya, diminta atau tidak diminta EO dan pemerintah harus lapor ke kita. Sejauh ini belum ada laporan” katanya.
Pattimura tampak sangat kecewa dengan sejumlah item proyek penataan Islamic Center, salah satunya pemasangan paving blok. Beberapa bagian pavin blok terpasang tidak rata sehingga dia membongkar sendiri pavin blok tersebut agar segera diperbaiki oleh para pekerja. “Ini sebagai bentuk protes saya terhadap kualitas pekerjaan ini” kata politisi PKS itu.
Dalam pantauan komisi V, ada sejumlah item pekerjaan yang belum selesai seperti pemasangan pagar, pemasangan pavin blok, penanaman rumput, pebangunan gerbang dan sejumlah pekerjaan lainnya.
Sementara itu, ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah mengatakan, untuk menyemarakkan agenda besar ini pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan ikut andil dalam hal sosialisasi. ” Segera putar lagu gema Musabaqah Tilawatil Quran itu, jadi semarak karena ini event nasional. Saya lihat sosialisasinya belum semarak. Mestinya sosialisasi melebihi yang kita harapkan.” Kata Wartiah.
Siapa yang paling bertanggjung jawab terhadap lambannya proses persiapan venue utama ini ? Menurut Wartiah, pihak rekanan, EO maupun pemda harus melakukan komunikasi yang lebih baik agar pelaksanaan MTQ berlangsung sesuai dengan harapan. “ EO harus bertanggung jawab, disampaing koordinasi tim Pemprov dan kota Mataram” ujarnya. (zwr)
