PRAYA — Event MotoGP yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah (Loteng), tinggal menghitung hari, 27-29 September mendatang. Namun hingga kini belum juga ada solusi terkait biaya hosting fee Rp 231,29 miliar, yang harus dibayarkan kepada Dorna Sport untuk penyelenggaraan MotoGP.
Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menyampaikan bahwa jauh sebelumnya memang Pemkab Loteng, sempat dipanggil oleh pemerintah pusat, untuk membahas hosting fee dimaksud. Hanya saja, sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari pertemuan soal hosting fee yang dibebankan ke Pemda tersebut.
“Dulu pernah kita dipanggil pemerintah pusat, tapi tindaklanjutnya belum ada. Tapi jika memang hosting fee ini sudah menjadi kesepakatan, tentu rekan-rekan Dewan juga harus mengetahui, karena ada kaitannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita. Kita tidak boleh sembarangan,” ungkap Pathul, Senin kemarin (2/9).
Disatu sisi, pihaknya mengaku kalau sampai sekarang memang belum ada solusi terkait dengan pola pembayaran hosting fee yang nilainya cukup fantastis tersebut. “Diskusi masalah hosting fee ini membutuhkan waktu yang panjang, karena ada kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. Apakah nantinya yang membayar hosting fee ini adalah kabupaten/kota yang ada di pulau Lombok saja, atau semua daerah di NTB. Maka tentu yang akan memfasilitasi untuk mencari solusi adalah Pemprov NTB, bersama ITDC,” tambahnya.
Pathul menjelaskan, ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyatakan sikap tidak mampu membayar hosting fee ini. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, tentu harus didiskusikan bagaimana solusinya, agar hosting fee ini mampu diselesaikan. “Karena kalau itu sudah menjadi arahan pemerintah pusat, kita mau bagaimana lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2024, Troy Warokka, tetap meyakini even MotoGP akan tetap berlangsung sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh penikmat MotoGP yang sudah lama menunggu keseruan even tersebut, dan sudah membeli tiket, agar tidak perlu khawatir.
“MotoGP akan tetap terlaksana, dan tidak akan ada pembatalan dalam bentuk apapun. Bagi yang sudah membeli tiket MotoGP, tiket pesawat, akomodasi hotel dan lainnya, jangan dibatalkan. Karena MotoGP pasti berlangsung, dan kami akan menjalankan sebaik-baiknya untuk kebangkitan ekonomi Indonesia,” tegas Troy.
Meskipun sampai sekarang jajaran Pemda masih belum mampu melakukan pembayaran hosting fee, namun baginya, tugas ITDC hanya mengingatkan dan menyampaikan kepada Pemda. Karena ini sudah menjadi intruksi dari Mendagri kepada Pemprov NTB dan Pemkab. “Kami harus menyampaikan (kepada Pemda, red), bahwa ada satu tugas yang harus dijalankan,” tambahnya.
Menurut Troy, pembayaran hosting fee bukan menjadi barang baru di Indonesia, karena hal serupa juga dilakukan di cabang olahraga lain. Pembayaran hosting fee ini kalau belajar dari even yang ada, mampu dibayar oleh Pemprov. “Tapi saat ini kita masih menunggu dari Pemprov NTB, dan kita tetap sabar, mudah-mudahan hasilnya baik. Tugas kami bukan memaksa, tapi mengingatkan bahwa ada instruksi yang jangan sampai tidak dijalankan,” ujarnya.
Disampaikan, even MotoGP sangat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga MotoGP ini harus didukung.
“Kita juga sudah meminta kepada Dorna Sport untuk kelonggaran waktu dalam hal pembayaran hosting fee ini. Pihak Dorna juga cukup komunikatif, karena mereka memberikan ruang gerak untuk kita. Sebisa mungkin hosting fee ini kita bayarkan sesudah pelaksanaan MotoGP, apalagi kredibilitas kita sebagai pelaksana dan pengelola kawasan juga cukup teruji selama ini, dan kita tidak pernah aneh- aneh,” pungkasnya. (met)
