PRAYA – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan untuk penyelenggaraan MotoGP seri Indonesia di Sirkuit Mandalika akan tetap berlangsung sesuai jadwal pada 27 hingga 29 September mendatang. Event tersebut, tetap digelar meskipun masih terdapat masalah pembayaran Hosting Fee yang harus dibayarkan kepada pihak dorna sport.
Direktur Operasi ITDC Wenda R Nabiel menegaskan bahwa meski ada Hosting Fee namun dipastikan event MotoGP akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Disatu sisi, pihak ITDC juga masih memberi kesempatan kepada Pemprov NTB dan Pemkab/Pemkot untuk mencari dana sebesar Rp 231 miliar untuk MotoGP tersebut. “Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, MotoGP harus tetap jalan dan saya rasa sudah disampaikan juga oleh Pak Troy (Chairman MotoGP Mandalika 2024) beberapa waktu yang lalu. Jadi kami berikan waktu dan kesempatan bagi Pemprov NTB dan Pemkab,” ungkap Wenda R Nabiel, Sabtu (31/8).
Pihaknya mengakui bahwa Pemprov dan Pemkab di NTB menghadapi kesulitan dalam mencari anggaran untuk membayar hosting fee, mengingat besarnya jumlah yang dibutuhkan. Namun, ia menegaskan fee MotoGP Mandalika tetap harus dibayar. “Tentu ini bukan proses yang mudah, mengingat alokasi anggaran, APBD, dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan oleh mereka (Pemprov dan Pemkab,red). Oleh karena itu, kami memberikan waktu untuk berproses,” jelasnya.
Ia tidak mengungkapkan siapa yang akan bertanggung jawab jika pemprov tidak mampu membayar fee MotoGP Mandalika. Namun, ia menekankan bahwa angka Rp 231 miliar merupakan harga minimal yang telah dinegosiasikan dengan Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Sehingga nominal hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 miliar itu tidak dapat dinegosiasikan lagi. “Insyaallah, hubungan kami dengan Dorna sudah baik dan angka tersebut telah melalui proses negosiasi sesuai kontrak,” tegasnya.
Pihaknya berharap Pemprov dan Pemkab di NTB segera menemukan solusi untuk masalah ini. Ia juga optimistis hosting fee MotoGP Mandalika 2024 bisa segera dilunasi. “Sekali lagi, kami serahkan kepada Pemprov dan Pemkab. Mereka tentu punya anggaran, dan kami menghargai prosesnya karena memang butuh waktu dan tidak mudah,” tambahnya. (met)
