Mori Minta Pejabat DPRD dan TAPD Tidak Diganti

Mori Hanafi (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Perombakan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang akan digelar Jumat besok (30/12) sudah mulai ramai diperbincangkan.  Pasalnya, perombakan yang melibatkan 900 lebih pejabat untuk dilantik dan dikukuhkan itu menyangkut karier kedepan serta keberlansungan pemerintahan.

wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengingatkan Gubernur  TGH M Zainul Majdi untuk berhati-hati dalam penempatan pejabatnya. “Misalnya untuk di DPRD, itu lebih spesifik.  Harus orang-orang kebal disini, tidak usah diganti lah,” ucapnya kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (28/12).

 Pejabat yang ada saat ini di DPRD, seperti sekretaris dewan maupun kepala bagian (Kabag), sudah bisa beradaptasi dengan baik. Apabila nantinya akan dimasukkan orang baru, maka harus kembali beradaptasi karena situasi dan kondisi di DPRD jauh berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Menurut Mori, orang pintar belum tentu bisa bekerja dengan baik dalam melayani puluhan anggota DPRD yang karakteristiknya bermacam-macam. “Kan tahu sendiri disini watak anggota DPRD bermacam-macam, yang harus melayani itu mereka yang tebal telinganya,” kata Mori.

 Sejauh ini lanjutnya, suasana internal DPRD begitu kondusif. Berbagai pelayanan oleh pejabat di sekretariat juga cukup memuaskan. “Kalau internal kita bagus, kerjaan juga lancar. Tapi kalau yang disini bermasalah, gedung yang di timur (eksekutif) juga akan terdampak,” pikirnya.

Selain pejabat di DPRD, Mori juga menyarankan agar gubernur mempertahankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mengingat, sepanjang tahun 2016 sudah dua kali berhasil melewati dan mengatasi persoalan krusial seperti penundaan Dana Aloaksi Khusus (DAK).

Pejabat yang masuk dalam TAPD dibawah Sekretaris Daerah H Rosiady Sayuti yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Supran, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) dan lain sebagainya. “Kalau bisa mereka jangan diganti, sudah terbukti mereka hebat,” ujar Mori.

Komunikasi antara DPRD dengan TAPD juga sangat baik. Kedua belah pihak bisa bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Apabila situasi ini tetap terjaga, maka berbagai agenda kebijakan dan anggaran bisa berjalan mulus untuk kesejahteraan rakyat.

Berbeda halnya jika pejabat TAPD diganti. Oleh karena itu, Mori berharap gubernur bisa mempertahankan pejabat di DPRD dan juga di TAPD. “Saya ingin bicara secara obyektif saja, kalau mau geser pejabat itu sebaiknya yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan SKPD yang realisasi anggarannya rendah,” pinta Mori.

Menurut Mori, sektor ekonomi di NTB masih belum memuaskan. Masalah ini tidak terlepas dari kinerja kepala SKPD terkait yang belum bisa menunjukkan hasil kerja maksimal. Penyegaran penting dilakukan demi terwujudnya target-target dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Begitu juga dengan SKPD yang setiap tahun menunjukkan realisasi anggaran rendah. Sudah sepatutnya gubernur menjadikan fakta tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan. “Pejabat yang kinerjanya jelas seperti pariwisata, ya tidak usah diganti walaupun lama. Tapi yang tidak memuaskan ini memang harus disegarkan,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD NTB, Made Slamet menilai perombakan pejabat harus dijadikan sebagai momentum perbaikan kinerja. Bukan malah bagi-bagi kekuasaan, atau menaikkan jabatan seseorang.

Untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja, salah satu poin utama yang harus jadi perhatian yaitu kemampuan pejabat itu sendiri. “Intinya profesional, jangan taruh sarjana pendidikan di industri. Jangan taruh sarjana hukum di pariwisata misalnya, ya tidak akan bisa kerja maksimal kalau tidak sesuai dengan kemampuannya,” ucap Made. (zwr)

BACA JUGA :  Isvie Janji Tingkatkan Kinerja Dewan