MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut dugaan suap di balik predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan salah satu Kementerian. Banyak pihak menyoroti dugaan “lobi” WTP di daerah, termasuk Pemkot Mataram yang berhasil meraih WTP dalam dua tahun terakhir.
Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan selama ini Pemkot telah melakukan jalan yang disesuaikan dengan aturan. “Tidak ada lobi. Semua dilakukan terbuka,” katanya Senin kemarin (29/5).
Meski tengah terbelit persoalan hukum, Mohan menilai BPK masih kridebel dan profesional dalam melakukan proses audit. Mana yang salah dan benar, tetap pada proses hukum selama ini. Kota Mataram selama dua tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK yakni tahun 2015 dan 2016. Ia menegaskan prosesnya telah melalui tahapan audit yang jelas.
Tahun ini sedang dalam tahapan audit BPK untuk laporan keuangan tahun 2016. Mohan memasang taget bisa mendapat opini WTP kembali.
Sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada penggunaan APBD tahun 2016 ditemukan banyak masalah untuk dikoreksi kembali oleh Pemkot seperti penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), biaya perjalanan dinas pejabat dan lain-lain.
Sementara itu Sekda Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito mengatakan, Mataram tidak pernah tersentuh persoalan seperti itu. Semua kepala SKPD ditekankan untuk kooperatif dan menemui para auditor BPK yang datang melakukan pemeriksaan.
Selama pemeriksaan kepala SKPD diam di kantor dan proses berjalan normal. “ Tidak ada istilah main mata. Semua murni hasil pemeriksaan.(dir)
