MATARAM-Dinas Pariwisata Kota Mataram telah melakukan evaluasi penyelenggaraan event Mataram Lombok Great Sale (MLGS) 2017 yang berlangsung belum lama ini. Penyelenggara dari Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) dinilai kurang maksimal menggunakan anggaran senilai Rp 1 miliar yang berasal dari APBD Kota Mataram. Event ini menyisakan banyak masalah seperti banyak honor peserta yang belum dibayar.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram H. Abdul latif mengungkapkan, dirinya sangat kecewa pada panitia penyelenggara. Dari hasil evaluasi, banyak yang tidak sesuai bahkan ditemukan banyak anggaran yang sia-sia. “ Semua dipecah, panita ada yang bawa bendera sendiri. Bahkan pinjam bendera, anggaran telah dipisah-pisah,” katanya kemarin.
Diantara yang diketahui adalah adanya EO yang berbeda-beda dari menu kegiatan yang ada seperti saat pembukaan kegiatan dan lomba-lomba yang digelar. Bahkan Wali Kota Mataram sempat mengeluhkan event ini.
Pihaknya menyayangkan even ini yang belum memiliki dampak positif. Padahal semua telah diserahkan ke panitia dalam hal ini BP2KM.” Kalau EO tidak bermodal, jangan jadi penyelenggara. Semua ditangani EO yang telah dipastikan oleh panitia penyelenggara,” jelasnya.
Ia meminta laporan tertulis dari BP2KM terkait dengan penggunaan anggaran yang tercantum. Panitia penyelenggara harus bertanggungjawab penuh terhadap event tersebut. “ Malu kita dikira dinas yang kelola anggaran. Banyak saya dapat informasi banyak yang belum dibayar,” ucapnya.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Lalu Suriadi menyayangkan anggaran yang cukup besar tidak membawa dampak. Ia meminta Inspektorat mengusut tuntas kasus tersebut. Penggunaan anggaran diharapkan lebih maksimal lagi. Jangan sampai terkesan pemborosan. “ Kita minta Inspektorat lakukan audit segera. Kalau ada indikasi temuan kerugian negara kita minta diserakan ke aparat penegak hukum,” katanya.
Sementara itu Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) Yusril Arwana menyikapi tudingan itu. Ia mengakui jika kinerjanya memang tidak maksimal. “ Karena di satu sisi BP2KM banyak keterbatasan,” ungkapnya.
Akan tetapi tegasnya, satu hal perlu diapresiasi bahwa menjadi alat penyambung komunikasi antara industri dengan pemerintah. Sehingga industri pariwisata sejak badan ini lahir sangat sinergis. “ Saya pernah sampaikan modal utama adalah sinergi. Pemerintah harus bersinergi. Tantangan terbesar bukan pelaku tapi bagaimana caranya pemerintah juga mau untuk bersinergi dengan para pihak lain,” paparnya.
Yusril juga menganggap ketidakberhasilan program itu karena minimnya promosi di luar. Dan prinsip pariwisata tidak langsung berhasil begitu saja. Paling tidak Mataram menyejajarkan diri dengan program daerah lain. “ Begitu promosi dan kegiatan berlangsung tidak langsung ada hasilnya. Paling tidak ada branding dikenal orang,” singkatnya.(dir)
