MK Kabulkan Gugatan PHPU Caleg PKS Abu Bakar

Abu Bakar Abdullah (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Setelah dilakukan proses tahap sidang pembuktian, pihak Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan tiga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) asal Provinsi NTB.

Untuk gugatan PHPU yang diajukan oleh Caleg PKS, Abu Bakar Abdullah untuk DPRD Lombok Barat (Lobar) Dapil 2, MK dalam amar putusan mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yakni menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan DPRD Lobar Dapil 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.

Artinya, MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, sepanjang menyangkut DPRD Lobar Dapil 2, dan memerintahkan KPU Lobar untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan DPRD Lobar Dapil Lobar 2 di 83 TPS se Kecamatan Sekotong dan se Kecamatan Lembar untuk internal PKS.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Hukum, Mastur mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, KPU diberikan tenggat waktu selama 14 hari sejak putusan MK, untuk melaksanakan dan mengeksekusi apa menjadi putusan MK.

“Namun sebelumnya KPU di daerah akan menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI, terkait pelakasanaan dari putusan MK tersebut,” terang Mastur, Jumat (7/6).

Baca Juga :  SJP Terima Aspirasi Forum Kades Kecamatan Lenek

Adapun untuk dua gugatan PHPU yang diajukan oleh calon DPD RI Gede Sakti Amir Murni, dan Caleg Partai Golkar Muhammad Tahir untuk DPRD Provinsi NTB Dapil VI Bima, Dompu dan Kota Bima, dalam amar putusan MK menolak dua gugatan tersebut.

Mastur mengatakan, dengan ditolaknya gugatan calon DPD RI Gede Sakti, maka KPU RI akan segera melakukan penetapan DPD RI terpilih hasil Pemilu 2024 Dapil NTB, karena kewenangan untuk penetapan DPD RI ada di KPU RI. “Penetapan DPD RI Dapil NTB ditetapkan KPU RI,” imbuhnya.

Sementara dengan ditolaknya gugatan Caleg Partai Golkar DPRD NTB Dapil VI, maka pihak KPU NTB dalam satu atau dua hari kedepan akan langsung melakukan penetapan Caleg DPRD NTB terpilih hasil Pileg 2024. “Untuk Caleg DPRD NTB terpilih segera kita tetapkan, karena sudah ada putusan MK,” tegasnya.

Sementara itu, Caleg PKS Abu Bakar yang dikonfirmasi Radar Lombok, membenarkan bahwa putusan MK atas gugatan yang diajukan sudah diputuskan, dengan hasil permohonannya dikabulkan oleh MK. “Alhamdulillah, hari ini sudah keluar putusan MK,” katanya via telepon, kemarin.

Baca Juga :  Rapimnas Partai Demokrat Dukung AHY Ikut Pilpres 2024

Disampaikan Abu Bakar, gugatannya yang masuk ke MK dengan nomor 21-02-08 18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, dalam amar putusan pihak MK menyatakan, pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kedua menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan DPRD Lobar Dapil 2 harus
dilakukan penghitungan surat suara ulang, dan ketiga membatalkan Keputusan KPU Nomor 360
Tahun 2024 sepanjang menyangkut DPRD Lobar Dapil 2.

Terakhir atau keempat, memerintahkan KPU Lobar untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk  keanggotaan DPRD Lobar Dapil Lobar 2 di 83 TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.

Sedangkan Ketua KPU Lombok Barat (Lobar), Lalu Rudi Iskandar yang dikonfirmasi terkait putusan MK mengaku siap untuk melaksanakan putusan MK tersebut. “Kami siap melaksanakan putusan MK,” singkatnya.

Lantas, kapan selanjutnya akan dilaksanakan putusan MK ini? Kembali Rudi mengatakan pihaknya menunggu surat resmi dari KPU RI ke KPU Lobar, yang akan diberikan 14 hari setelah pelaksanaan putusan. “Kami tunggu surat resmi KPU RI,” pungkasnya. (yan/ami)

Komentar Anda