PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah mengaku kaget dengan jumlah insentif para tenaga pendidik yakni guru di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasalnya, terungkap jika para guru PAUD hanya menerima insentif Rp 100 ribu per bulan. Jumlah yang jauh dari kata layak ini terungkap saat Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Lombok Tengah melakukan audiensi ke Komisi IV DPRD beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Lalu Sunting Mentas mengatakan, setelah mendengar keluh kesah Himpaudi Lombok Tengah, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, insentif yang mereka terima saat ini sangatlah jauh dari kata sejahtera.
Sehingga pemerintah daerah (pemda) harus mengambil sikap untuk melakukan penambahan anggaran. “Kita sangat perihatin dengan jumlah insentif para guru PAUD kita selama ini yang jauh dari kata sejahtera. Makanya ini perlu ada perubahan dan penambahan anggaran. Sangat tidak wajar jika mereka mendapatkan Rp 100 ribu per bulan. Kemudian lembaga hanya dianggarkan Rp 600 ribu per semester,” ungkap Lalu Sunting Mentas.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, jika dibandingkan dengan anggaran yang diperuntukkan untuk kepala dusun (kadus), tentu sangat jauh berbeda. Di mana, pemda bisa menganggarkan biaya sepeda motor kadus dengan nilai puluhan miliar dan mendapatkan gaji besar. Sementara tenaga pendidik ini hanya dianggarkan Rp 1,2 miliar.
“Pemerintah tolong berempati kepada guru PAUD. Kalau kadus dapat gaji besar dan dapat motor dinas, kita tidak iri dan itu bagus. Tapi perlu juga memperhatikan guru PAUD ini,” pintanya.
Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman, minimnya anggaran insentif tenaga pendidik tersebut nantinya akan menjadi catatan khusus untuk disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS.
Bahkan dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi tenaga pendidik yang ada di Lombok Tengah. “Meski begitu untuk penambahannya belum bisa dijanjikan mengingat kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita sangat memprihatinkan. Tapi kami berharap tambahan anggaran insentif untuk tenaga pendidik ini bisa direalisasikan tahun depan untuk bisa mensejahterakan para tenaga pendidik kita,” terangnya.
Namun, untuk tahun 2024 mendatang akan ada pesta demokrasi yang membutuhkan anggaran besar. Baik itu untuk KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara termasuk juga unsur TNI-Polri untuk mendukung proses pengamanan pemilu tahun 2024.
“Yang jelas kami akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik ini,” tegas politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Sementara itu, Ketua Himpaudi Lombok Tengah, Ardita Ningsih berharap ada kenaikan insentif bagi para guru PAUD yang ada di wilayah itu. Pasalnya selama ini insentif guru PAUD per sekolah itu hanya Rp 100 ribu.
Dengan jumlah itu dirasa perhatian Pemda terhadap para guru PAUD sangat minim, sehingga Pemda sudah selayaknya menaikan insentif para guru PAUD ini. “Kalau kita lihat UMR Lombok Tengah yang lumayan tinggi tidak bisa kita bayangkan dengan insentif para guru PAUD yang hanya Rp 100 ribu ini dan bisa di bayangkan sendiri. Padahal program- program lain, Pemda sampai rela menggelontorkan puluhan miliar maka kenapa tidak guru PAUD juga sebagai peletak pondasi pendidikan anak diperhatikan juga,” katanya.
Terlebih tanggungjawab guru PAUD dianggap sangat besar karena mendidik anak- anak yang masih usia 2-6 tahun dan masih belum bisa berbagai hal.
Sehingga pihaknya sangat berharap ditengah perkembangan daerah yang kian pesat agar pemda tidak lupa terhadap perjuangan para guru PAUD yang ada di daerah itu. “Padahal Pemda sudah berjanji memperhatikan PAUD ini, makanya kalau saya pribadi kedepan kalau Pilkada akan memilih orang yang memperhatikan kesejahteraan guru PAUD. Kita memahami kondisi keuangan daerah yang terbatas tapi program lain bahkan sampai motor kadus saja bisa dilakukan,” kesalnya. (met)
