MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Gita Ariadi mengungkap kriteria sosok Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang diinginkannya.
Miq Gita sapaan akrab pria kelahiran Puyung, Lombok Tengah itu pun berharap, sosok Plh Sekda itu harus bisa seiring dan seirama, disamping mampu bersinergi dalam membangun NTB. “Tapi belum ada (pejabat) yang berani mendekat. Yang jelas tidak boleh ada kekosongan jabatan (Sekda, red),” ungkapnya.
Miq Gita menyatakan penunjukan Plh Sekda ini sudah diatur dalam Permendagri. Saat ini pihaknya sedang mempelajari aturan penunjukan Plh Sekda NTB yang akan menggantikan dirinya. Termasuk soal status ketika Sekda berhalangan dalam kurun waktu 1-15 hari atau bahkan lebih dari 15 hari. Kemudian syarat-syarat Plh Sekda dan lain sebagainya. “Syarat-syarat (Plh Sekda,red) di Provinsi itu minimal eselon II A,” katanya.
Sebenarnya tidak hanya soal penunjukan Plh Sekda yang menjadi tanggung jawab Pj Gubernur. Menurutnya ada banyak pekerjaan rumah yang harus juga dituntaskan. Mulai dari penyelesaian utang, penyehatan kondisi APBD NTB, hingga mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Disamping tetap menjaga dan melanjutkan program pembangunan daerah yang selama lima tahun belakang telah dikerjakan Zul-Rohmi.
“Apa (program, red) yang baik akan dilanjutkan, kita tuntaskan dan finalisasi. Stunting bisa terkendali, kita tekan, kita atasi bersama kemiskinan, zero waste. Ini lintas rezim. Siapapun kepala daerah harus pada komitmen dasar. Termasuk pembayaran utang tugas saya menyelesaikan,” terang Miq Gita.
Miq Gita tidak menampik perihal tata pengelolaan keuangan daerah yang juga menjadi catatan Dewan. Dikatakan, hal serupa juga sama dialami dengan provinsi lain bahkan tidak jauh lebih baik dengan kondisi di NTB.
Sebagai contoh Provinsi Bali, disebut Miq Gita sebagai daerah yang sebelumnya cukup optimis dengan target pendapatan daerahnya. Tapi berdasarkan analisa prognosisnya, potensi tidak tercapainya target pendapatan daerah mereka cukup besar.
Demikian pula dengan kondisi keuangan di NTB, sulit untuk mencapai target pendapatan daerah. Sehingga Pemprov perlu melakukan penyehatan terhadap APBD. Salah satunya dengan menyepakati adanya rasionalisasi belanja daerah sebesar Rp 100 miliar lebih.
“Kemarin saya rapat Sekda se Indonesia. Saya juga ketuanya, buka-bukaan soal bagaimana situasi daerah satu dan lainnya. Kebangkitan ekonomi yang kita harapkan pasca covid itu masih berproses.Kita juga ada potensi untuk tidak tercapai untuk pendapatan sehingga perlu ada rasiobalisasi anggaran,” ujarnya.
Ditengah kondisi fiskal daerah yang serba terbatas, tugas berat lain yang harus jalankan Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur. Yakni memastikan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada 2024 berkualitas. Tentunya hal ini butuh kerjasama antar semua pihak. Bersama aparat keamanan untuk menjaga terselenggaranya proses demokrasi secara aman dan nyaman di NTB.
“Kita hadapi bagaimanapun caranya, kencangkan ikat pinggang tidak ada yang berlebihan. Bersama KPU dan Bawaslu, Pemprov terus membangun spirit ditengah segala keterbatasan. Ini komitmen bersama yang akan saya rawat bersama OPD sebagai garda terdepan mensukseskan agenda-agenda di daerah,” pungkasnya. (rat)
