MATARAM–Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB, Mesir Suryadi meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk mempersiapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar NTB.
Pasalnya, seusai surat instruksi DPP Partai Golkar bernomor 02/SI/VII/DPP Golkar, perpanjangan masa kepengurusan Suhaili FT akan berakhir tanggal 31 Juli. Sehingga DPP diminta sejak awal mempersiapkan penunjukan Plt Ketua DPD Golkar NTB. Dengan begitu tidak ada kekosongan pengurusan di DPD Golkar NTB. “DPP harus siapkan Plt Ketua Golkar NTB,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Mesir juga mengusulkan Musda X Partai Golkar NTB kembali ditunda lantaran kondisi belum kondusif. Angka positif Covid-19 di NTB terus meningkat sehingga dikhawatirkan berdampak pada Partai Golkar.
Musda Golkar dijadwalkan akan digelar 22 Juli. Agenda itu diyakini akan dihadiri banyak kader, pengurus dan simpatisan parpol berlambang beringin tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga belum menerbitkan surat izin pelaksanaan Musda X DPD Partai Golkar NTB. Pihaknya berharap agar pelaksanan musda itu bisa kembali ditunda. “Usulan musda ditunda. Sudah saya sampaikan ke DPP,” tandas politisi senior Partai Golkar. Diharapkan Musda Golkar NTB melibatkan semua unsur termasuk organisasi sayap partai baik yang mendirikan dan didirikan. Karena selama ini unsur sayap partai ini kurang difungsikan.
Penundaan Musda X Golkar NTB itu juga merupakan bentuk komitmen Partai Golkar terhadap kepentingan masyarakat.Baginya, kondisi saat ini dinilai kurang normal untuk melaksanakan musda. Hasil musda diharapkan memunculkan legitimasi kuat. Maka itu, seharusnya melibatkan semua unsur internal Golkar yang masing-masing punya hak menyampaikan pendapat. ‘’Jangan sampai nanti ada klaster Musda Golkar terkait penyebaran Covid-19. Ini bisa merusak citra Partai,” terangnya.
Terkait Plt, Mesir mengacu pada peraturan organisasi Golkar yang mengatur tentang masa jabatan ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar. Dalam aturan itu disebutkan bahwa dalam dua kali masa jabatan ketua baik DPD I maupun DPD II tidak boleh menjabat kembali kecuali ada diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar. Hanya saja, diskresi itu dinilai sebagai barang sulit. Terlebih, hampir belum pernah terjadi di seluruh Indonesia. Selain itu, selama ini tidak pernah ada ketua Golkar NTB dua periode.
Mesir berpendapat perlu ada evaluasi menyeluruh terkait kinerja kepengurusan saat ini. Raihan suara Golkar di Pileg 2019 terjadi penurunan signifilan. Dari lima kabupaten kota dimenangkan Golkar di pileg 2014, tersisa hanya dua kabupaten kota menang di pileg 2019 dari 10 DPD II kabupaten kota. Oleh sebab itu, Musda Golkar benar-benar sebagai ajang konsolidasi. ‘’Jangan sampai keadaan seperti ini dimanfaatkan kelompok tertentu memaksakan kehendaknya,”tandasnya seraya menambahkan bahwa Mesir sudah berkomunikasi dengan DPP Partai Golkar.Dia berharap, usulannya itu diterima dan ditindaklanjuti demi kemajuan Partai Golkar NTB ke depannya. “Kita sama-sama saling menjaga,” lugasnya. (yan)
