MATARAM-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) dijadwalkan akan menyerahkan pengelolaan program hibah sambungan air minum yang sudah dikerjakan di Kota Mataram sejak tahun 2013 sampai 2015.
Penyerahan secara simbolis hibah air minum akan dilakukan oleh oleh Menteri PU-PERA dan didampingi Menteri Keuangan RI.
Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito usai memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian PU-PERA dalam rangka persiapan kehadiran Menter PU bersama Menteri Keuangan.” Tadi sudah kita rapatkan. Menteri PU akan menyerahkan ke Pemkot Mataram,” kata sekda kemarin.
Menteri dijadwalkan datang pada tanggal 27 Oktober mendatang, menyesuaikan dengan jadwal Menteri Keuangan. “ Pak Menteri minta agar jadwal di akhir bulan,” terangnya.
Dari tiga tahun berjalan, di Mataram sudah terpasang 66 ribu sambungan air minum baru. Jumlah ini belum tuntas dari target yang direncakan sebesar 88 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa menikmati program hibah air minum ini.
Dari jumlah 66 ribu sambungan tersebut total hibah yang sudah digelontorkan ke Kota Mataram sebanyak Rp 15 miliar selama tiga tahun.” Total nilai hibahnya sekitar Rp 35 miliar selama 2013-2015,” jelasnya.
Sisa yang tinggal 22 ribu tersebut diharapkan bisa tuntas tahun depan sampai 2018. Dengan akan hadirnya dua menteri, Sekda berharap Pemkot semakin dipercaya mengelola program sambungan air minum.” Harapan kita 2017 dan 2018 masih ada bantuan dari pusat,” imbuhnya.
Sementara itu Muchammad Natsir selaku Direktur Pengembangan Sistem Air Minum Kementerian PU-PERA mengatakan, untuk tahun 2016 sudah diberikan dana hibah tambahan kepada Pemerintah Kota Mataram berupa pemasangan 3 ribu sambungan baru. Dari 3 ribu yang sudah terpasang pada tahun 2016 ini sedang dilakukan verifikasi pengecekan lapangan apakah sudah benar pemanfaatannya atau sebaliknya.
Proses penambahan 3 ribu sambungan baru tetap dilaksanakan oleh PDAM Giri Menang. Untuk verifikasi, sudah ada sekitar 8 ratusl lokasi yang sudah terdata dan sudah sesuai peruntukannya. “ Sudah terverifikasi 800 lokasi pemasangan,” tegasnya.
Kalau ada yang kekurangan syarat, akan diminta dilengkapi sampai tanggal 31 Oktober. Untuk melakukan pengecekan, pihak kementerian mengajak BPKP.”BPKP diminta untuk ikut mengawasi program hibah yang dilaksanakan di Mataram,” pungkasnya.(ami)
