RUSIA–Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menghadiri 13th St. Petersburg International Legal Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Federasi Rusia. Dalam agenda Open Meeting of Justice Ministers, yang dihadiri oleh Menteri Kehakiman Rusia serta para menteri bidang hukum dari 22 negara mitra, Menteri Supratman memaparkan sejumlah inisiatif strategis Indonesia dalam transformasi hukum digital di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Supratman menyoroti capaian Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam melakukan transformasi digital sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita. Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah peluncuran portal layanan hukum digital terintegrasi melalui situs https://kemenkum.go.id/. Portal ini menjadi simbol komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.
“Sebagai Menteri Hukum, saya memprioritaskan percepatan digitalisasi dan integrasi seluruh layanan hukum di kementerian. Tujuan kami adalah membangun institusi hukum yang profesional, modern, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan memantau proses layanan dari mana saja,” ujar Menteri Supratman.
Beliau juga menjelaskan sejumlah inisiatif utama dari program ini, antara lain Digitalisasi Layanan Hukum, Sistem Data Terintegrasi, dan Dashboard Eksekutif. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung terwujudnya pemerintahan digital sebagai salah satu pilar penting dalam Visi Indonesia Digital 2045.
Menteri Supratman mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan tata kelola pemerintahan. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjalin kerja sama dan berbagi pengalaman dengan negara-negara mitra dalam membangun ekosistem digital global yang inklusif dan berkelanjutan.
ILF menjadi forum strategis bagi Indonesia untuk menampilkan kemajuan di bidang hukum dan membuka peluang kerja sama internasional guna memperkuat sistem layanan hukum yang lebih responsif dan adaptif.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh percepatan digitalisasi serta integrasi layanan hukum demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. (RL)
