Menteri Bappenas Ingin Harga Motor Listrik Buatan NTB Terjangkau

KUNKER : Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja di STIP Banyumulek, Minggu (2/5). (ISTIMEWA/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi NTB, Minggu (2/5). Dalam kunker tersebut, Suharso mengunjungi Science and Technology Park (STIP) dan meninjau Base Camp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah.

Saat berada di STIP, menteri memberikan perhatian terhadap pengembangan motor listrik di NTB. Menurutnya, harga motor listrik harus bisa dijangkau masyarakat. “Harganya harus dibuat terjangkau,” ujar menteri yang didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Menurut menteri, pemerintah Provinsi NTB perlu memikirkan regulasi insentif agar masyarakat mau membeli dan menggunakan sepeda listrik. Namun sebelumnya, industri manufaktur sepeda listrik perlu dibangun, agar dapat diproduksi massal dan membuat harga terjangkau.

Hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian, kata menteri, jangan sampai menginginkan produk lokal dibeli masyarakat, sementara bahan mentah produk tersebut diimpor dari luar. “Saya harap komponen baterai dapat diproduksi sendiri oleh NTB,” pinta menteri.

Ditegaskan, geliat industrialisasi di NTB akan berpengaruh secara nasional jika kompetensinya dijaga dan dikembangkan. “Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional,” katanya.

Saat mengunjungi pabrik pakan ternak di lokasi STIPark Banyumulek,  pada prinsipnya menteri juga memberikan apresiasi. Hal itu akan sangat membantu dalam mengendalikan harga komoditas daging dan mensejahterakan petani maupun peternak.

BACA JUGA :  Ribuan Warga NTB Salat Gerhana Bulan di Islamic Center

Hal yang harus dipahami, industri seperti pakan membutuhkan langkah integratif. Secara umum, produksi pakan ternak yang melimpah akan membuat komponen komoditas seperti daging menjadi terjangkau.

Dengan begitu, komoditas lokal akan terlindungi dari serbuan komoditas impor dan mencegah inflasi. Di hulu, pabrik pakan ternak telah mulai membantu petani, peternak maupun nelayan dalam komponen nilai tukar yang selama ini membuat mereka sulit bersaing dengan produk luar. “Kita berharap NTB bisa menjadi contoh bagaimana industri bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan selanjutnya menteri meninjau Base Camp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah. Dengan adanya ketersediaan energy (listrik) yang cukup, menteri berharap sektor investasi di NTB bisa berjalan dengan baik.

Dikatakan, dalam mendukung upaya transisi menuju energi bersih besarnya potensi Indonesia dalam mengoptimalkan sumber Energy Bersih Terbarukan (EBT). Dengan ini diharapkan akan memperlihatkan kelayakan komersial pembiayaan yang bersifat terbatas proyek energi terbarukan dan membantu Indonesia membuka pasar energi terbarukan bagi sektor swasta. “Selain itu juga bisa meningkatkan dukungan bagi infrastruktur energy yang berkualitas dan berkelanjutan. Perkembangan energi bersih semakin menjanjikan, terutama didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” kata menteri.

BACA JUGA :  Pertamina Hapus Subsidi Premium dan Solar

Ia mengakui, Indonesia memang perlu mempertimbangkan opsi-opsi pengembangan energi terbarukan yang berpotensi besar seperti PLTS, mulai dari skala besar hingga skala kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan bahan bakar fosil tersebar di berbagai provinsi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih.terbarukan.

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengatakan, STIPark Banyumulek diharapkan dapat menghasilkan industri permesinan yang membuat komoditas dan bahan baku diolah menjadi produk baru bernilai ekonomis tinggi. “Kita akan terus berupaya agar industrialisasi ini makin dikembangkan dalam banyak sektor. Sepeda listrik misalnya meski dibuat sebagai penanda alih teknologi di daerah, bisa saja diproduksi massal dan murah,” katanya.

Gubernur mengklaim, secara nasional, industrialisasi di NTB adalah yang pertama. Bahkan Perda yang mengaturnya telah dibuat agar melindungi IKM berproduksi dan masyarakat dapat terus berinovasi menemukan mesin dan teknologi untuk industri NTB. (zwr)