JAKARTA – Anggaran Kementerian Sosial RI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Anggaran wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial,” kata Mensos Agus Gumiwang saat membuka Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2019 dengan tema “Digitalisasi Pelaksanaan Anggaran Menuju Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Kementerian Sosial” di Jakarta, Kamis (28/3).
BACA JUGA: Penjualan BBM di Pertamini Rugikan Pertamina ?
Mensos menekankan tiga topik utama dalam rakor kali ini. Pertama, seluruh pengelola anggaran agar mengelola anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel sejalan dengan kenaikan anggaran Kemenos dari tahun ke tahun. Kenaikan anggaran mencapai 35,75 persen atau meningkat dari Rp 43 triliun menjadi Rp 58 triliun.
“Peningkatan anggaran Kemensos pada tahun 2019 ini disebabkan peningkatan alokasi anggaran PKH sebesar dua kali lipat,” kata Mensos.
Tahun 2019 untuk PKH dianggarkan sebesar Rp38 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 19 triliun. Penambahan anggaran ini wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya. Yang kedua, Mensos menekankan kepada seluruh program yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil. Out-put diarahkan untuk meningkaatkan keberfungsian sosial PMKS, terpenuhinyaa kebutuhan dasar bagi penerima manfaat, yang pada akhirnya mereka bisa keluar dari persoalan kemiskinan yang selama ini menjadi beban hidup.
Ketiga, Mensos mengajak para pimpinan satker agar dapat melakukan koordinasi yang baik dengan segenap _stakeholders_ yang ada, sehingga sinkronisasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.
BACA JUGA: Operasional Bandara 24 Jam Belum Maksimal
Mensos juga menekankan perlunya pemantauan perkembangan realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan karena adanya kontribusi dalam opini Laporan Keuangan Kementerian Sosial dan penyerapan anggaran pada beberapa Dinas Sosial Provinsi yang perlu dioptimalkan.
“Saya meminta kepada KPA dan PPK untuk segera melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran,” kata Mensos.
Empat unsur pelaksanaan anggaran, kata Mensos, akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, Mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meskipun permasalahan sosial terus berkembang. Seperti di Kementerian Sosial yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS) belum lagi tugas mempercepat pengurangn kemiskinan.
“Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mensos.
Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement.
BACA JUGA: REI NTB Usulkan Harga Rumah Subsidi Rp 158 Juta
“Saya berpandangan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikkan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat,” kata Mensos.
Sementara itu, Sekretaris Jendera Kementerian Sosial Hartono Laras menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri triwulan I 2019, sehingga dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi pada triwulan I.
“Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pada waktunya dapat semua diserap dengan baik. Tepat sehingga pembangunan kesejahateraan sosial secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Hartono. (yop)
