Menpar Kritik Pariwisata NTB

Menpar Kritik Pariwisata NTB
DIKRITIK : Menpar RI, Arif Yahya mengkritik toilet di destinasi wisata yang bau dan jorok. Kritikan tersebut disampaikan dalama cara Musrenbang Provinsi NTB, Kamis kemarin (6/4). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mendeklarasikan diri memajukan pariwisata. Namun komitmen tersebut seharusnya diikuti dengan penataan objek-objek   wisata agar orang yang datang merasa nyaman dan aman.

Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya mengaku keberadaan toilet di sejumlah destinasi wisata di Indonesia hingga kini belum masuk kategori layak. Akibatnya, Menpar mengaku terus-menerus diteror oleh wisatawan. “Wisatawan pertanyakan komitmen kita untuk penataan toilet. Ya termasuk di NTB, toiletnya bau  dan jorok,” ungkap Arif Yahya saat membuka acara Musrenbang Provinsi NTB, Kamis kemarin (6/5).

[postingan number=5 tag=”pariwisata”]

Menurut Menpar, NTB termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang toiletnya bau dan jorok. Hal ini haruslah menjadi pekerjaan rumah yang segera bisa dicarikan solusi. Apabila dibiarkan, tentunya bisa merusak citra daerah NTB yang telah dikenal sebagai tujuan wisata.

Daya saing pariwisata Indonesia saat ini berada di ranking 50 dari semula ranking 70. Salah satu kelemahan yang harus terus diperbaiki adalah masalah kesehatan dan higienitas. Terlebih, data World Economic Forum (WEF) di tahun 2015 lalu, menunjukkan jika unsur kesehatan dan higienitas Indonesia, justru masih berada di posisi 109 di dunia.

Khusus untuk Provinsi NTB, Pulau Lombok telah memperoleh penghargaan World Best Halal Tourism Destinasi pada tahun 2015 dan tahun 2016 secara berturut-turut. “Apa kita nggak malu, Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia. Islam mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi, toiletnya minta ampun, berbeda 180 derajat dari ajarannya. Apalagi branding NTB adalah wisata halal,” ujarnya.

Baca Juga :  Tetebatu Perkuat Infrastruktur di Ajang Desa Wisata Dunia

Dikatakan, apabila pemerintah daerah tidak mampu melakukan penataan terhadap toilet di objek wisata, maka sebaiknya diberikan ke pihak swasta. Menpar yakin, pihak swasta akan mampu membuat toilet di destinasi wisata bersih seperti di hotel.

Perkembangan pertumbuhan pariwisata di NTB dinilai sudah berada pada jalur yang baik. Hal itu dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya terus bertambah. “Saya komitmen bantu pariwisata NTB, karena gubernurnya juga komitmen,” kata Menpar.

Untuk menuju kemajuan pariwisata yang lebih baik, perlu didorong keterlibatan para pemangku kepentingan di lingkungan pariwisata dan masyarakat luas untuk menyediakan toilet umum yang bersih, higienis dan ramah bagi semua. “Saya pasti bantu gubernur atau bupati yang punya komitmen. Tapi para bupati ini jangan banyak omong lah, berapa memang anggaran untuk pariwisatanya ?. Dijadikan prioritas saja tidak, punya portofolio gak. Kalau gak punya mundur saja,” ujarnya tegas.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi tidak menampik jika keberadaan toilet di sejumlah destinasi wisata dalam kondisi tidak baik. Kondisi tersebut disebabkan perilaku masyarakat yang masih sering membuang kotoran di tengah jalan. Padahal, NTB dikenal dengan masyarakat yang religius.

Baca Juga :  MLGS 2017 Sisakan Masalah, Kadis Pariwisata Kecewa

Berdasarkan pantauannya, banyak juga kotoran kuda yang berada di hampir semua jalan-jalan di semua wilayah di NTB. Realita tersebut merupakan potret bahwa masih banyak yang harus dibenahi kedepannya. “Perilaku masyarakat yang sering buang sampah sembarangan, itu gak boleh lagi kedepannya,” pinta gubernur.

Persoalan kebersihan menurutnya kembali pada kesadaran masyarakat. Hal yang dibutuhkan saat ini yaitu sebuah upaya penyadaran agar masyarakat memiliki pemahaman bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. “Makanya masyarakat akan kita ajak gotong royong kedepannya perbaiki destinasi wisata,” ucapnya.

Terkait dengan usulan agar adanya keterlibatan pihak swasta, gubernur mengaku setuju pengelolaan toilet di semua distinasi wisata diserahkan ke pihak swasta. Dengan begitu, tentunya akan ada  profesionalitas dalam menata dan merawat toilet. Untuk itu, akan dilakukan kajian dalam membentuk kerja sama dengan pihak swasta. Mengingat, kemampuan birokrasi pemprov dinilai tidak mampu  menangai persoalan detail seperti toilet. “Nanti kita kaji bentuk kerjasamanya, saran Pak Menteri baik kok,” tandas gubernur. (zwr)

Komentar Anda