JAKARTA — Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah masih menyisakan persoalan.
Masih terdapat 135 hektar lahan yang bermasalah di kawasan tersebut. Padahal Presiden Jokowi telah berulang kali mengunjungi wilayah tersebut. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turun tangan. Ia meminta kepada para pihak yang bermasalah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah lahan demi percepatan pembangunan KEK Mandalika.
Luhut memperoleh informasi, masalah sengketa lahan ini sudah selesai pada tahun 2008 dan Hak Pengelola Lahan (HPL) akan keluar dalam beberapa pekan ke depan. Surat dari Kemeterian Keuangan dan Kementerian BUMN menyampaikan bahwa lahan ini adalah aset negara.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah akan mensosialisasikan perundang-undangan yang mengaturnya, yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak bisa mengklaim lahan tersebut. Menurutnya, pemerintah juga kan melihat sejauh mana permintaan masyarakat yang menuntut penyelesaian ini bisa ditoleransi dan diakomodasi. "Tapi pemerintah tidak bisa didikte dan tidak bisa juga diteror. Negara ini negara hukum. Kita harus taat pada hukum yang berlaku," ujar Luhut di Jakarta, Rabu kemarin (26/10).
Luhut mengatakan bahwa KEK Mandalika, yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas pemerintah dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar USD, jika bisa diwujudkan akan memberi dampak yang berlipat kepada masyarakat sekitarnya. Mandalika dikatakannya dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat.
Ia menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Kawasan ini, menurutnya, termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 300 juta USD, bersama dengan kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba.
Menko Luhut saat berada di Lombok sempat mengunjungi fasilitas pengelolaan air laut untuk air bersih yang menggunakan sistem sea water reserve osmosis, yang merupakan salah satu infrastruktur penunjang KEK Mandalika.
Saat ke Mandalika Resort ini Luhut sempat dihadang puluhan pengunjuk rasa yang menuntut pemerintah segera menyelesaikan masalah lahan ini. Luhut kemudian mengatakan kepada para pengunjuk rasa yang merupakan warga setempat, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan ini. Karena itu, ia meminta agar warga tidak terprovokasi dalam persoalan lahan ini. (ysa)
