JAKARTA–Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Australia akan mengizinkan warga negaranya melakukan perjalanan ke berbagai negara termasuk Indonesia.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Scott Morrison di Roma, Italia, Sabtu (30/10).
“Terkait dengan vaccine travel lane, mereka (Australia) akan merevitalisasi daripada turis dan mereka akan membolehkan negaranya untuk melakukan travel ke berbagai negara termasuk Indonesia, terutama mereka yang sudah dua kali divaksin,” jelas Airlangga.
Sebelumnya pemerintah Australia melarang warganya bepergian ke luar negeri tanpa izin. Kini pemerintah Australia akan melonggarkan larangan itu menyusul tingkat vaksinasi yang meningkat.
Airlangga mengatakan pada kesempatan itu Indonesia menyampaikan kepada Australia mengenai adanya kewajiban karantina bagi pendatang dari luar negeri. Menurut Airlangga, Australia akan mengikuti aturan karantina tersebut.
Airlangga menyampaikan bahwa Australia saat ini sudah membuka akses orang Indonesia masuk di dua negara bagian yaitu di New South Wales dan Victoria. Selain itu, kata Airlangga, Australia juga berharap mahasiswa Indonesia bisa kembali untuk belajar di Australia.
Selanjutnya Menko Airlangga mengungkapkan Australia mendukung kebijakan Indonesia di sektor energi berkaitan dengan perubahan iklim.
“Perdana Menteri Australia juga membahas tentang energi dan perubahan iklim, ini disepakati Australia mendukung kebijakan di sektor energi (Indonesia), dan transisi dari pada energi itu sendiri,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan transisi energi ini harus diikuti dengan pembiayaan maupun investasi terkait dengan iklim.
Selain itu, kata dia, teknologi yang tersedia juga harus terjangkau agar bisa mendorong percepatan dari pada energi hijau.
Adapun selain tentang energi, pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Australia juga menyepakati bahwa ekonomi digital akan dibahas dan diangkat dalam forum G20 mendatang di Indonesia.
Pembahasan ekonomi digital diperlukan agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dengan sektor konvensional, terutama dari segi platform digital.
“Diharapkan bahwa bullying di media, tentu saja akan diatur oleh para platform secara bertanggung jawab dan sinkron,” ujarnya.
Lebih jauh dia menyampaikan Presiden Jokowi dan PM Australia secara khusus juga turut membahas green hydrogen industry di Kalimantan Utara. Di sana perusahaan Australia akan melakukan investasi di kawasan seluas 13.000 hektare. (*/gt)
