Mendikbudristek Miris Insentif Honorer Hanya Seratus Ribu

KUNJUNGI: Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makramin saat mengunjungi SD Negeri Dasan Baru Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Kamis (7/10). (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Anwar Makramin mengunjungi langsung TK Pembina Pedesaan Tunas Mandiri dan SD Negeri Dasan Baru Desa Sukarara Kecamatan Jonggat. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem melihat langsung proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka.

Nadiem juga mendengarkan keluhan para guru honorer. Dia merasa prihatin karena para guru honorer mengaku hanya mendapat insentif Rp 100.000 perbulan. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan pengabdian dan dedikasi yang telah dilakukan para guru honorer dalam mendidik anak bangsa selama ini. “Saya lagi duduk dan ada guru membawa nilai pembelajaran kelas. Tapi tiba-tiba langsung menangis dan diikuti oleh guru lain, bahkan murid- murid juga ikut menangis. Jadi mereka menyampaikan mendapatkan Rp 100.000 sebulan. Itu menyakitkan hati saya kok bisa seperti itu,” sesal Nadiem saat berkunjung ke SD Negeri Dasan Baru.

Atas keluh kesah guru honorer itu, Nadiem meminta kepada Pemkab Lombok Tengah agar guru honorer sekolah negeri diberikan kesempatan mengisi formasi untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). “Ini untuk memberikan mereka kesempatan dan dari sana kita lihat, apakah mereka bisa lolos atau tidak. Tapi paling tidak mereka kita berikan kesempatan karena PPPK ini salah satu solusi,” tambah Nadiem.

Baca Juga :  Ada Unsur Pungli, Organda Minta E-Tiket Penyeberangan Ditinjau Ulang

Di satu sisi, untuk memastikan kesejahteraan guru honorer maka transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke daerah bisa digunakan juga dalam menambah biaya guru honorer. “Harapan kita dana yang ada juga bisa membantu para guru honorer,’’ terangnya.

Nadiem menceritakan juga Rabu malam (6/10), ia menginap di rumah salah satu guru honorer di Lombok Tengah. Baginya itu adalah pengalaman pertama ia menginap di rumah guru honorer yang sudah 25 tahun mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Usia guru itu sudah di atas 50 tahun dan tidak pernah mengikuti seleksi apapun. Kini baru pertama kali ini mengikuti tes PPPK. “Saya semakin bertemu dengan guru honorer, semakin menyadari betapa pentingnya seleksi ini. Karena banyak dari mereka yang melakukan pengorbanan yang luar biasa meninggalkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi berlipat-lipat, karena memang hati mereka untuk mengajar,’’ terangnya.

Baca Juga :  Kebakaran MT Kristin Bukan Kelalaian Manusia

Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menegaskan bahwa Rp 100.000 ini merupakan insentif bagi para honorer. Sebenarnya perjalanan hingga SK bupati ini keluar cukup panjang. Jauh sebelum dikeluarkan SK tersebut, para honorer datang dan mereka meminta untuk dibuatkan SK sebagai syarat untuk dilakukan sertifikasi. “Bahkan dulu sanggup untuk tidak diberikan insentif karena SK ini diberikan sebagai syarat untuk sertifikasi. Namun seiring berjalannya waktu, SK terbentuk dan ada forum honorer. Tapi terlepas dari itu, ke depan jika pendapatan daerah sudah besar, maka kenaikan insentif ini juga harus kita pikirkan bersama,” timpal Pathul. (met)

Komentar Anda