Mendekati Mutasi, Pejabat Eselon II Pemkot Mataram Mulai Resah dan Gelisah

PEJABAT: Tampak para pejabat di lingkup Pemkot Mataram ketika sedang mengikuti uji kompetensi beberapa waktu lalu. (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Kian dekat rencana gelaran mutasi oleh Pemerintah Kota Mataram, beberapa pejabat eselon II di Kota Mataram yang terbukti ikut politik praktis saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 lalu, mulai terlihat resah dan gelisah.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman, tentu akan bersikap tegas. Kabarnya, mereka (eselon II) yang terlibat politik praktis itu akan ditempatkan pada lima jabatan staf ahli, dan formasi baru yang akan dibentuk, yakni Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), alias sama dengan nonjob.

Tak ayal kabar makin dekatnya mutasi ini juga menjadi sorotan kalangan anggota DPRD Kota Mataram. Itu karena Pemkot Mataram dibawah kepemimpinan pasangan HARUM, belum sama sekali melakukan perubahan penataan birokrasi. Berbeda dengan kabupaten/kota lain di NTB, yang sudah mulai banyak melakukan perombakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Herman mengatakan kalau dilihat selama ini Kota Mataram terlalu lama berpikir melakukan perombakan birokrasi. Padahal sudah ada hasil uji kompetensi, serta beberapa pejabat terbukti tidak solid mendukung program Wali Kota terpilih. “Kita minta ada penyegaran segera dilakukan, serta regenerasi pejabat,” katanya, Minggu kemarin (18/4).

Saat ini, beberapa pejabat eselon II nampak sibuk mendekati Baperjakat dan Wali Kota Mataram. Bahkan lobi-lobi mulai berjalan, untuk mempertahankan posisi mereka. Beberapa jabatan kosong seperti Kasat Pol PP, Direktur RSUD Kota Mataram, Kadis Dukcapil, Staf Ahli dan Kadis Koperasi dan UMKM, sudah mulai banyak yang melirik. Bahkan beberapa orang terdekat Wali kota Mataram sudah mulai dipetakan untuk mendapatkan posisi Kadis.

BACA JUGA :  Eksekutif Tanggapi Enam Raperda Inisiatif Dewan

“Kalau memang tidak sejalan dengan program yang dibawa, tentu ini akan jadi hambatan kepala daerah. Karena itu, sudah pantas dilakukan mutasi dan regenerasi pejabat eselon II di Kota Mataram. Karena selama ini masih muka lama semua. Bahkan banyak pejabat yang sudah lama terbukti melakukan politik praktis saat Pilkada,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito di Mataram, menyampaikan bahwa rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melaksanakan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menemui titik terang. Ini setelah sudah ada izin lisan yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahwa kementerian tidak akan mempersulit dengan memberikan restu bagi daerah yang akan mengajukan izin untuk pergantian pejabat.

Kota Mataram yang sedang mempersiapkan mutasi besar-besaran untuk pejabatnya menyambut gembira pernyataan kementerian itu. Pernyataan itu bak lampu hijau bagi daerah untuk menggelar mutasi.

“Sudah ada penjelasan dari Mendagri pada saat Rakornas dengan seluruh kepala daerah hasil pilkada serentak kemarin. Jelas-jelas ditekankan Mendagri sangat memahami apabila kepala daerah membutuhkan mitra kerja yang solid. Karena itu, kalau kepala daerah meminta izin akan diizinkan melakukan mutasi,” ujar Eko, kemarin.

Karena sudah ada titik terang untuk menggelar mutasi. Kota Mataram kini tengah menyiapkan gerbong mutasi besar-besaran. Mutasi yang dipersiapkan disemua jenjang jabatan. Mulai dari jabatan eselon II. Lalu berlanjut ke eselon III dan eselon. “Iya kita siapkan mutasi di semua tingkatan. Termasuk untuk eselon II,” katanya.

Gelombang mutasi mutlak dilakukan di Kota Mataram. Pun juga penting dan harus dilakukan pemerintah setempat. Kendati sudah mendesak untuk melakukan mutasi. Sekda mengatakan, mutasi setidaknya bisa dilaksanakan satu bulan mendatang. Yakni setelah perayaan Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. “Karena kita kan sekarang fokus untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi biar teman-teman juga khusuk dalam beribadah dan tidak terganggu karena persoalan mutasi atau pergantian pejabat,” ungkapnya.

BACA JUGA :  19 Ribu Warga Mataram Nunggak Iuran BPJS Kesehatan

Namun Eko memastikan, keputusannya mutlak ditangan Wali Kota Mataram selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Tapi dirinya bersama anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah siap untuk memproses mutasi. Baik untuk pengisian jabatan eselon II yang kini tengah lowong. Maupun mutasi dan pergeseran pejabat eselon III dan IV lingkup Kota Mataram. “Pada prinsipnya kami di Baperjakat sudah siap,” terangnya.

Tentang daerah yang akan diberi diberikan restu jika bersurat meminta izin ke kementerian. Eko mengatakan, Kota Mataram sudah memproses surat izin tersebut ke kementerian. Sehingga ia cukup yakin akan diberikan jawaban seperti yang disampaikan Mendagri. “Sudah diproses suratnya,” jelasnya.

Lalu sedikit dijelaskan Eko, bahwa isi surat izin ke kementerian untuk melaksanakan mutasi. Baik untuk jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV. Dengan demikian, Kota Mataram akan melakukan pergantian pejabat besar-besaran. Karena setidaknya ada ratusan pejabat yang akan diganti maupun digeser.

“Secara keseluruhan ini jumlahnya 100 orang lebih. Itu eselon III, eselon IV dan eselon II. Artinya jabatan kosong itu tidak banyak. Tapi akibat mutasi dan perputaran itu bisa melibatkan ratusan pejabat,” jelasnya. (dir/gal)