MATARAM — Masa jabatan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB, Dr Zulkiflimansyah – Sitti Rohmi Djalillah akan berakhir kurang dari satu tahun, atau tepatnya pada September 2024 mendatang.
Sehingga tak heran kalau sejumlah nama yang berpeluang menjadi Penjabat Gubernur NTB untuk menggantikan Dr Zulkiflimansyah, terus diwacanakan ditingkat publik.
Mulai dari Sekda NTB, HL Gita Ariyadi, Rektor UIN Mataram Prof. Masnun, Rektor Unram Prof. Bambang, Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir dan sejumlah tokoh lainnya.
Bahkan informasi yang diperoleh koran ini, menyebutkan bahwa sejumlah tokoh yang dinilai punya peluang menjadi Penjabat Gubernur NTB, kabarnya dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Diantara tokoh yang dikabarkan dipanggil Mendagri tersebut, diantaranya yakni Mantan Kapolda NTB, Muhammad Iqbal, Sekjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir, dan satu orang lagi pejabat asal Sumbawa yang bertugas di Jakarta.
Terkait Penjabat Gubernur ini pun telah menjadi atensi serius dari DPRD NTB. Bahkan DPRD NTB memastikan akan ikut memberikan rekomendasi usulan Penjabat Gubernur NTB yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Nanti DPRD NTB akan plenokan usulan rekomendasi di paripurna (usulan Penjabat Gubernur NTB, red),” ucap Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah.
Isvie mengatakan pihaknya berharap Penjabat Gubernur dijabat oleh putra daerah. Karena menurutnya banyak putra daerah yang memenuhi kriteria sebagai Penjabat Gubernur. Entah mereka yang berkarir di daerah maupun ditingkat pusat.
“Banyak kok putra (daerah) yang memenuhi kriteria jadi Penjabat Gubernur,” ucap politisi Partai Golkar ini.
Soal Penjabat Gubernur NTB ini pun memperoleh tanggapan dari partai politik di NTB. Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Al-Khairi mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan Penjabat Gubernur NTB nanti dipegang oleh putra daerah atau bukan.
Namun terpenting menurutnya Penjabat Gubernur NTB yang ditunjuk memahami tugas dan fungsi pokok, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman kuat tentang situasi dan kondisi ke-NTB-an. “Dan tentu memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan sebagai Penjabat Gubernur sesuai aturan,” ucap politisi muda tersebut.
Pihaknya tidak ingin terjebak pada persoalan putra daerah atau bukan. Namun pihaknya ingin ke depan Penjabat Gubernur bisa bekerja secara profesional, berintegritas dan lainnya.
Apalagi dua momen politik akan berlangsung saat yang bersangkutan menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTB, yakni Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.
Sebagai Penjabat Gubernur yang notabene kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bisa bersikap netral dan mengayomi semua kekuatan politik yang ada di NTB. “Siapapun nanti yang jadi Penjabat Gubernur harus bekerja profesional dan bersikap netral dalam Pemilu 2024,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil mengungkapkan pihaknya tidak ingin terjebak persoalan putra daerah atau bukan. Namun Penjabat Gubernur ke depan diharapkan memiliki kepemimpinan yang kuat, dan pengetahuan memadai tentang sosial, politik dan budaya di NTB.
Dengan begitu, siapapun nanti Penjabat Gubernur NTB mampu menciptakan kondusifitas, keamanan dan kedamaian di NTB, agar tetap terjaga. Apalagi menghadapi agenda momen politik. “Siapapun Penjabat Gubernur (harus) mampu menjaga harmonisasi dan kondusifitas di NTB,” pungkasnya. (yan)
