Menag Enggan Tanggapi Nihilnya Guru PAI di Rekrutmen P3K

Menag RI Yaqut Cholil Qoumas bersama Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB H Zaidi Abdad. ( ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas enggan menanggapi kecaman guru honor Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tidak masuk dalam kuota prioritas yang diajukan pemerintah pusat dalam perekrutan atau penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Saya tidak akan bicara itu, nanti lihat hasilnya saja,” kata Menag Yaqut Cholil usai meresmikan gedung baru MAN 2 Mataram, Kamis (11/3).

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB  H Zaidi Abdad juga engan menanggapi protes dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) NTB dan nasional karena tidak adanya formasi dalam ikut seleksi di P3K.

“Saya tidak bisa komentari itu. Sebab itu pusat menentukan,” ucapnya.

Menurutnya, madrasah di NTB jumlahnyaa mencapai ribuan lembaga, baik negeri maupun swasta. Untuk madrasah negeri sendiri mencapai 78 lembaga, belum lagfi lembaga madrasah swasta dan pondok pesantren.

“Mudah-mudahan guru yang memegang mata pelajaran PAI tetap diusahakan, agar masuk P3K. Kita tunggu saja ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua AGPAI NTB, Sulman Haris menyatakan tetap memperjuangkan agar perlakuan negara sama dengan guru agama Islam. Hal ini, menjadi konsen AGPAI, baik di pusat maupun di daerah termasuk NTB.

“Kami memperjuangkan yang sama terhadap semua guru termasuk di dalamnya guru agama, khususnya Guru Agama Islam,” ucapnya.

Dikatakannya, GPAII di NTB sendiri dari semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA SMK dan SLB sebanyak 6.293 orang , baik PNS maupun Non PNS. Belum lagi jika dengan fakta yang ada di sekolah negeri masih banyak yang tidak memiliki guru Agama berstatus negeri.

“Kenapa guru mapel lain memiliki peluang terus ada apa dengan guru pendidikan agama Islam?.  Negara kita berdasarkan Pancasila, dalam sila pertama jelas Ketuhanan YME, disini jelas tugas dan peran GPAI sebagai garda terdepan menanamkan keimanan dan akhlakul karimah di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, jika rekrutmen guru mendiskreditkan khususnya guru agama, maka ini patut dipertanyakan. Berbicara data Dapodik GPAI di sekolah umum semua terdata di Dapodik, itu sudah pasti.

“Justru GPAI jika berbicara data kami yang paling lengkap selain di Dapodik juga terdata dengan lengkap di aplikasi Emis dan Siaga Kemenag. Kami masih menunggu keadilan itu,” ucapnya. (adi)