MATARAM– Rencana pertemuan antara Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Perum Damri, Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Oorganda) dan perwakilan sopir angkutan kota (Angkot) batal dilaksanakan Senin (9/1). Rencananya pertemuan ini membahas tentang protes sopir Angkot terhadap pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT).
Kepala Dishub Provinsi NTB Lalu Bayu Windia mengatakan, sedianya akan dilakukan pertemuan. Tetapi karena ada hal-hal yang belum jelas, pertemuan batal.”Pertemuannya batal kita laksanakan,” kata Bayu kepada Radar Lombok.
Pertemuan dijadwalkan kembali pada hari ini. Ia mengatakan yang diprotes oleh para sopir yakni operasional BRT pada koridor I yang melintasi rute Kebon Rowek -Senggigi. Sedangkan operasi BRT di koridor lainnya tetap ada. Namun untuk keamanan, sementara waktu operasional BRT dihentikan sambil menunggu kesepakatan.
“ Kalau sudah pertemuan dan ada kesempatan BRT akan kembali kita operasikan,” tegasnya.
[postingan number=3 tag=”sopir”]
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha mengatakan, untuk menyelesaikan masalah antara sopir angkutan dengan BRT diharapkan kepada sopir angkutan untuk kembali dan tetap mengangkut penumpang di masing-masing trayek. Karena antara BRT dan angkutan sudah memiliki jalur masing-masing. “ Silahkan kembali ke masing-masing jalur,” sarannya.
Saat ini memang jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan sudah sangat jauh berkurang. Hal itu disebabkan karena masyarakat rata-rata sudah memiliki kendaraan masing- masing berupa sepeda motor. Sebab saat ini untuk mendapatkan sepeda motor sudah sangat mudah.” Hal ini mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan Angkot,” jelasnya.
Solusi yang lainnya, pemerintah dalam hal ini Dishub Kota Mataram seharusnya mempersiapkan angkutan ini sebagai moda untuk mengangkut penumpang di jalur-jalur yang tidak dilewati oleh BRT. Misalnya untuk di jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilewati oleh BRT disitulah ditempatkan BRT sehingga tetap mendapatkan penumpang.” Angkutan ini disiapkan sebagai angkutan yang jalan tersebut tidak dilewati oleh BRT,” tegasnya.
Ketua DPD Organda NTB Antonius Zaremba mengatakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik antara bemo dengan BRT yakni memberlakukan angkutan feeder atau pengumpan ke halte-halte BRT.” Solusinya angkutan feeder harus segera di operasionalkan,” katanya.
Di setiap jalur yang tidak dilewati oleh BRT disitu ditempatkan bemo. Sebab selama ini sejak BRT beroperasi jalur-jalur yang sudah diatur dalam koridor ternyata banyak mengambil trayek milik bemo yang selama ini berlaku. Dengan angkutan bemo menjadi kendaraan pengumpan maka nanti bemo ini yang mengantarkan para penumpang ke halte-halte yang ada dii Kota Mataram. Sedangkan BRT tidak perlu lagi sembarang menaikan penumpang.” Kalau kebijakan ini diberlakukan, tidak ada lagi kecemburuan antara Bemo dan BRT,” imbuhnya.(ami)
