MATARAM – Kota Mataram terpilih sebagai kota percontohan manajemen air limbah dan sanitasi perkotaan dalam program Sewerage System Development Project (SSPD) yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, ADB-Indonesia Resident Mission dan Cities Development Initiative for Asia (CDIA).
Kota Mataram terpilih bersama dengan dua kota lain yakni Bekasi Jawa Barat dan Banda Aceh. Mataram akan mendapat bantuan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPAL) Terpusat skala perkotaan.
Untuk persiapan program tersebut sudah dilakukan Workshop Pembahasan Draft Final Report antara tim SSDP dari pusat dengan Pemerintah Kota Mataram di ruang Kenari kantor Wali Kota Mataram dengan agenda mendengarkan presentasi terkait dengan kegiatan yang melibatkan pula tiga tim konsultan asing tersebut.
Kegiatan ini untuk memastikan kesiapan Mataram menjadi salah satu kota yang akan menjadi target dalam program SSDP untuk mendukung percepatan pemenuhan program keciptakaryaan 100-0-100 di sektor sanitasi. Pemerintah Kota Mataram yang dalam pertemuan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Effendi Eko Saswito menunjukkan komitmen yang telah dilakukan.
Diantaranya telah mengirim surat konfirmasi kesiapan kepada Direktur Keterpaduan Infrastuktur Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR pada tanggal 21 Agustus lalu, dan menyiapkan lahan sebagai rencana lokasi IPAL terpusat di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela seluas 3,57 Ha dari total lahan yang dibutuhkan mencapai 5-7 Ha, dan tengah mengupayakan untuk menyelesaikan sisa lahan yang dibutuhkan. “Lokasi lahan telah kita siapkan dan disesuaikan dalam Revisi RTRW Kota Mataram periode 2016-2031,” kata Sekda.
Kedepan lanjur Sekda, Pemkot juga akan menyediakan personel untuk dilatih sebagai tenaga operator pengelolaan IPAL Terpusat dan seluruh fasilitas air limbah pasca kegiatan SSDP. Berdasarkan kajian konsultan, diperlukan minimal 15 orang sebagai tenaga operator.
Selain itu Pemerintah Kota Mataram akan merintis pula dibentuknya lembaga berupa BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai penanggungjawab pengelolaan IPAL Terpusat. Komitmen-komitmen yang diberikan Pemerintah Kota Mataram tersebut ditegaskan Eko sebagai bentuk dukungan atas Program SSDP yang sejalan dengan RPJMD Kota Mataram periode 2016-2021 di bidang sanitasi. Meski demikian Eko menggarisbawahi bahwa komitmen dari pemerintah saja tidak cukup, melainkan dibutuhkan juga kesiapan dari masyarakat Kota Mataram. “Saat ini baru persiapan DED (Detailed Engineering Designs) sampai dengan tahun 2019. Proses tender dan konstruksi tahun 2020. Sampai beroperasi tahun 2023, kita akan memastikan juga kesiapan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam paparan yang disampaikan secara bergantian oleh tim SSDP yang didalamnya termasuk pula tiga tim konsultan asing, diperoleh keterangan bahwa pada saat ini di Indonesia baru ada 12 kota yang lengkap dengan sistem pengolahan limbah dan sanitasi. Dalam Program SSDP kali ini selain tiga kota; Mataram, Bekasi, dan Banda Aceh, tim juga akan menerapkan program serupa pada dua kota lain; Semarang dan Pontianak.
Namun diingatkan pula oleh tim, bahwa untuk pelaksanaan program senilai Rp 5,2 triliun bagi tiga kota yang akan digarap oleh tim, diperlukan komitmen yang sangat besar agar jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari. Karena berdasarkan program yang telah digarap sebelumnya sempat terjadi penolakan dari masyarakat di salah satu kota terkait pengadaan lahan sehingga menghambat pelaksanaan program. Untuk itu tim berharap agar Pemerintah Kota Mataram dapat memberi perhatian pada hal-hal yang perlu diantisipasi sebagai penyiapan awal, dan dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang telah diberikan.(ami)
