MATARAM — Penghapusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan secara nasional oleh Kementerian Sosial rupanya membuat pusing Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Ini karena tercata sebanyak 6.045 warga penerima jatah PBI akan terkena dampak.
Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi demi mengupayakan langkah terbaik menghadapi persoalan tersebut. Terlebih di Kota Mataram tercatat sebanyak 363 warganya sebagai pemegang kartu BPJS.
“Untuk penerima PBI di Kota Mataram sebanyak 45 ribu. Sekarang kita masih kaji dan akan ambil langkah-langkah antisipasi,’’ ujarnya, Senin (5/8), kemarin.
Prinsipnya kata Ahyar, pihaknya akan berupaya agar masyarakat di Kota Mataram bisa terlayani dengan baik. Karena itu, pihaknya akan mencari jalan keluar terbaik.
Konsekuensi penghapusan PBI, jelasnya, akan ada anggaran yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Namun bentuk dan realisasinya masih dipelajari dan dilakukan kajian.
‘’Itu yang harus saya pelajari. Berapa banyak yang dihapus, kemudian kalau kita penuhi dari APBD maka harus kita hitung. Sementara kita banyak sekali beban pembiayaan yang harus dikeluarkan,’’ lanjutnya.
Kemungkinan penerima PBI yang dihapus dialihkan ke program Jaminan Kesehatah Daerah (Jamkesda). Ahyar mengaku bisa mengambil keputusan cepat karena saat ini dalam program tersebut masih banyak yang belum bisa dibiayai.
‘’Karena itu nilainya juga cukup tinggi. Sekarang ditambah lagi bagaiman kita menyikapi kebijakan pusat tentang PBI ini. Makanya ini harus saya pelajari,’’ terangnya.
Ahyar sebenarnya menyayangkan keputusan pemerintah pusat tentang penghapusan PBI BPJS tersebut. Terlebih program itu masih dibutuhkan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Syakirin Hukmi mengatakan, 6045 penerima PBI BPJS masih dilakukan verifikasi oleh kelurahan. Tujuannya untuk memperbaharui (update) data. Beberapa kelurahan disebutnya sudah melakukan verifikasi.
‘’Itu sudah diperintah oleh Pak Sekda untuk diupdate data-data penerima PBI BPBJS. Dasar itu bisa benar nantinya datanya,’’ katanya.
Untuk di luar penerima PBI, Pemkot Mataram sudah menyiapkan anggaran Rp 4 miliar. Dana itu khusus untuk masyarakat yang sesuai dengan peraturan wali kota. Bahwa masyarakat yang rawat inap di rumah sakit kelas III dibiayai oleh Pemkot Mataram.
‘’Tapi itu di luar PBI, masyarakat yang tidak masuk PBI itu ditampung di sana. Dengan dasar rujukan dari dinas sosial dan dikonfirmasi ke dinas kesehatan yang masuk ke rumah sakit kota. Kalau PBI kan itu anggarannya dari pemerintah pusat,’’ ungkap Syakirin. (gal)
