MATARAM – Komisi IV DPRD Kota Mataram meminta Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Kesehatan memperhatikan kebutuhan dan fasilitas perawat atau petugas kesehatan yang ditempatkan di setiap Puskesmas pembantu (Pustu) atau Poskesdes.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV H. Muhir S.Kep kemarin. Fasilitas dan kesejahteraan perawat harus terukur dan terarah sehingga petugas kesehatan yang ditempatkan di tengah masyarakat bisa memberikan pelayanan maksimal.
Dewan sudah memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta kebutuhan perawat difasilitasi.”Kami sudah panggil kepala dinasnya untuk bisa melengkapi fasilitas kesehatan,” kata Muhir kepada Radar Lombok (28/11).
Fasilitas yang diminta tersebut dan harus ada yakni alas kesehatan Nebulezer, yakni sebuah alat kesehatan untuk membantu pernapasan, atau alat pertolongan pertama pada pasien penderita asma. Kalau alat ini ada tentu maka Pustu akan menjadi pelayanan kesehatan pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Keberadaan alat ini harus diperhatikan oleh dinas. Dinas juga harus menyiapkan dana untuk pemeliharaan dan gedung dan alat-alat kesehatan. Jangan sampai seperti beberapa bangunan Pustu atau Poskesdes yang tidak layak atau rusak, tetapi tetap ditempati untuk memberikan pelayanan. Kalau terus digunakan bukannya sehat, malah semakin sakit karena khawatir akan bangunan.
Sesuai aturan perundang-undangan, anggaran untuk kesehatan itu harus disesuaikan. Tahun 2017, Dinas Kesehatan mengusulkan honor dokter kontrak ditambah karena analisa dinas, Kota Mataram masih kekurangan dokter. “ Kita memberikan dukungan,” tegas politisi PPNI ini.
Dewan memberikan anggaran peningkatan Kesra dokter kontrak ini.
Laporan Dinas Kesehatan, Kota Mataram masih kekurangan dokter dan tenaga perawat.
Kedepan dewan berencana menaikkan anggaran untuk pemeliharaan Puskesmas. Tujuannya agar Puskesmas bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(ami)
