MATARAM– Pihak Dinas Perdagangan Kota Mataram mengaku secara kasat-mata jelas masih membutuhkan tambahna ritel modern dari jumlah yang ada saat ini.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri kemarin. Ia menyebut kalau melihat dari sisi kebutuhan dan pemerataan investasi, ritel modern masih dibutuhkan. “Kalau dari perdagangan masih butuh, tapi kan sekarang masih dilakukan pengkajian,” kata Alwan saat ditemui kemarin.
Saat ini Pemkot tengah mengkaji jumlah toko modern apakah sudah cukup atau butuh penambahan baik dari sisi ekonomi, sosial dan lain-lain.” Kita ingin keberadaan ritel modern ada di daerah yang masih terbatas,” ujarnya.
Saat ini baru ada 80 unit toko. Kedepannya penambahan diarahkan untuk daerah pinggiran. Namun untuk rencana penambahan ini jelas tetap mengacu pada hasil pengkajian. ”Hasil pengkajian tentunya akan dipadukan dengan hasil pandangan (Dinas) Perdagangan,” katanya.
Saat ini ada memang ada beberapa ritel yang ditunda pengoperasianya.” Kalau masyarakat tidak setuju, masak pemerintah mau bentrok dengan masyarakat,” tegasnya.
Kalau memang ada masalah di tingkat bawah, pemerintah tentu akan berpihak kepada masyarakat.”Kepentingan masyarakat lebih kita utamakan daripada kepentingan pengusaha,” tegasnya.
Alwan mengimbau para pengusaha sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi rencana usaha. Mereka juga harus meminta izin kepada masyarakat sekitar.
Mantan Kabag Humas Kota Mataram ini menegaskan bahwa Pemkot Mataram mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat. Ketika ada investasi yang masuk tetapi bermasalah dengan masyarakat jelas pemerintah tidak akan mentolerir.
Sementara itu Kepala Balitbang Kota Mataram mengaku sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian, belum ada kepastian dari Balitbang sampai kapan penelitian akan selesai.”Masih dalam tahapan pengkajian kami bersama tim di Balitbang,” kata Miftahurrahman, Kepala Balitbang Kota Mataram.
Karena ini sifatnya melakukan kajian secara menyeluruh mulai dari aspek ekonomi, sosial dan kepentingan bisnis, membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melibatkan pihak luar juga untuk melakukan pengkajian,” Tidak bisa kami pastikan kapan selesainya pengkajian ini,” ujarnya.(ami)
