TANJUNG – Puluhan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Gempa (IKKG) berdemo di kantor bupati setempat, Senin (29/5).
Mereka menagih janji pemda di bawah pimpinan Bupati KLU Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto soal pembangunan rumah tahan gempa (RTG).
Koordinator aksi, Bimbo Asmuni mengatakan bahwa pada saat kampanye, Djohan-Danny berjanji akan memperjuangkan masyarakat yang menjadi korban gempa untuk mendapatkan RTG. “Pak Bupati saat itu menjanjikan lewat suara bahwa RTG itu gampang, tinggal dijemput. Ini yang sekarang kita tagih,” ujarnya.
Peserta aksi, Hamdan mengatakan bahwa aksi demo ini dilakukan atas dasar keprihatinan saat turun ke lapangan melihat masyarakat korban gempa yang sampai saat ini masih banyak tinggal di hunian sementara (huntara).
“Saat ini sudah 5 tahun berjalan ada 12 keluarga hidup di dalam satu huntara. Bayangkan jika Anda di posisi itu saya yakin tidak mampu,” ujarnya.
“Ada juga janda tua punya anak janda juga dan satu orang cucu. Mereka tidak punya penghasilan tetap dan saat ini masih tinggal di huntara,” bebernya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya meminta kepastian dari pemda terkait RTG yang dijanjikan apakah masih ada kemungkinan masyarakat dibangunkan RTG. Jika masih ada pihaknya juga meminta kepastian waktu. “Jika memang tidak ada sampaikan apa adanya. Jangan kami hanya dijanji-janji terus,” ujarnya.
Setelah beberapa menit berorasi, mereka akhirnya ditemui Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU Zaldy Rahardian.
Kepada peserta aksi, Zaldy mengatakan bahwa terkait RTG, pemda sampai saat ini masih berjuang ke pemerintah pusat. “Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa yang menjadi keinginan Anda itu juga keinginan kami. Jadi tidak ada istilah pemda tidak peduli sama masyarakat. Saat ini kami masih berusaha,” ucapnya.
Untuk membangun RTG kata Zaldy itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan jika mengandalkan dari APBD tentu hal itu tidak memungkinkan. Untuk itu jalan satu-satunya yaitu dengan menjemput anggaran ke pemerintah pusat.
“Pemda sampai saat ini tidak pernah tinggal diam tetapi tetap berusaha. Bahkan minggu kemarin Bupati juga ke BNPB,” bebernya.
Terkait kepastian waktu, Zaldy meminta kepada masyarakat tidak mempertanyakan soal itu. Sebab pemda kali ini tidak dalam rangka meminta sumbangan. “Ini adalah uang negara. Ada mekanisme yang harus kita penuhi. Sebab KLU ini menjadi satu kesatuan dengan kabupaten lainnya yang juga terdampak gempa. Semua masih berjuang,” pungkasnya. (der)
