Masyarakat Lombok Timur Keluhkan Pelayanan Dinas Sosial

Masyarakat Lombok Timur Keluhkan Pelayanan Dinas Sosial
PELAYANAN: Pelayanan yang lama, ditambah dengan banyaknya berkas milik pemohon kartu kesehatan yang hilang, menjadi keluhan masyarakat ketika mengurus di Dinas Sosial. (IRWAN/RADAR LOMBOK)

SELONG—Sejumlah masyarakat di Lombok Timur mengeluhkan pelayanan pengurusan pembuatan kartu Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, banyak data masyarakat yang salah, sehingga membuat msyarakat harus bolak-balik untuk mengurus kartu BPJS ke Dinas Sosial.

Salah satu masyarakat asal Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Rahiman mengaku kesal dengan Dinas Sosial. Dia yang datang jauh-jauh dari desanya untuk  mengurus kartu BPJS kesehatan, kartunya tidak bisa keluar lantaran salah nama.

“Saya masukkan berkas pada tanggal 2 Oktober, dimana berkas ini akan digunakan untuk mengurus kartu BPJS saya yang salah NIK-nya. Akan tetapi, setelah saya datang beberapa hari lalu, ternyata berkas saya hilang. Sehingga saya diminta memasukkan berkas kembali, dan hingga kini kartu saya belum juga jadi,” kesalnya.

BACA JUGA :  Masyarakat Keluhan Tarif Parkir RSUD dr Soedjono Selong

Padahal, kartu BPJS kesehatan akan digunakan untuk kepentingan istrinya melahirkan di salah satu Polindes yang ada di desa. Dimana pihak Polindes meminta pihaknya mengurus BPJS yang nomor NIK-knya salah. ”Saya sudah masukkan berkas ke dinas sosial, dan hilang. Kemudian saya diminta memasukkan berkas lagi. Inikan menyiksa masyarakat, mending (rumah) kita dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Rauhun, salah satu warga Rensing, justeru mengamuk di depan petugas. Lantaran surat rujukan yang diberikan rumah sakit untuk mengurus BPJS kesehatannya hilang, pada saat diurus di Dinas Sosial. “Siapa yang tidak marah, kartu rujukan yang dari rumah sakit hilang. Sementara petugasnya terkesan tidak bertanggung jawab. Makanya saya kesal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, H. Ripaan mengakui kalau saat ini kendala yang dihadapi masyarakat banyak nama dalam kartu BPJS yang tidak sesuai dengan nama pada kartu keluarga (KK) yang mendapat kartu BJPS. Karena itu masyarakat harus merubah kartu ke Dinas Sosial, dan ini juga sudah ada koordinasi dengan pihak BPJS kesehatan.

Untuk memudahkan masyarakat, prosesnya bisa melalui desa, kemudian ke Dinas Sosial, dan dilanjutkan ke BPJS. Apalagi kalau melihat jumlah masyarakat yang merubah namanya ini dalam sehari masyarakat yang datang ke Dinas Sosial sekitar 150 hingga 200 orang. “Masyarakat yang datang ini tentunya berasaldari daerah yang jauh, seperti Jerowaru dan lainnya. Saya kasian,” katanya.

BACA JUGA :  2018, Lombok Timur Kembali Bangun 2 Rusunawa

Namun sejak tanggal 1 Oktober, pelayanan Dinas Sosial sudah ada perbaikan. Dimana saat ini masyarakat tidak perlu kesana kemari lagi untuk mengurus Kartu Indonesia Sehat.

“Masyarakat cukup datang ke Dinas Sosial, dan bisa di cetak disini. Tapi karena banyaknya permintaan, dan kurangnya tenaga. Sehingga masyarakat yang sudah memasukkan berkas menumpuk. Kita sebenarnya kasian dengan keadaan ini, tapi ini karena kondisi,” kelitnya. (cr-wan)