Masyarakat Gili Panik Kekurangan Air

PERSOALAN AIR: Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara menggelar pertemuan terkait permasalahan air bersih bagi masyarakat Gili Trawangan dan Gili Meno, setelah PT BAL berhenti operasional, Selasa (20/9). (DERY/RADAR LOMBOK)

TANJUNG — PT Berkat Air Laut (BAL) akhirnya menghentikan pendistribusian air bersih kepada masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan, terhitung mulai Selasa kemarin (20/9), pukul 00.00 WITA. Penghentian ini dilakukan, setelah ada keputusan dari  Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP), meminta PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang bekerjasama dengan PT BAL, agar menghentikan pengambilan air bawah tanah di Gili Trawangan.

Keputusan tersebut keluar pada Senin lalu (19/9), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP Provinsi NTB, Muhammad Rum. Dan sebagai gantinya PT BAL, adalah PT Tiara Citra Nirwana (TCN), yang berafiliasi dengan PDAM Amerta Dayan Gunung (Perusda milik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara).

Namun yang kemudian menjadi persoalan saat ini. Perusahaan pengganti tersebut, ternyata belum siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk seluruh warga Gili Trawangan dan Gili Meno. Akibatnya, masyarakat dan pengusaha di destinasi wisata utama KLU mulai panik, karena kekurangan air bersih.

Kekhawatiran itu disampaikan Kepala Dusun Gili Meno, Nasrun, bahwa masyarakat dan pengusaha wisata di wilayahnya telah kekurangan air bersih. Sementara air bersih yang dijanjikan akan didropping oleh PDAM, ternyata juga belum siap. “Baru alat-alatnya saja yang datang tadi siang. Kami tidak tahu kapan air akan didropping,” ujarnya.

Tak hanya masyarakat Gili Meno, warga Gili Trawangan juga demikian. Mereka mengaku juga kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka pun mempertanyakan alasan apa penghentian operasional PT BAL yang secara tiba-tiba tersebut. “Apa maksud dari penutupan air dari PT BAL yang secara tiba-tiba ini? Apalagi saat ini wisatawan mulai ramai,” ungkap Haris, salah satu masyarakat  Gili Trawangan.

Menurutnya, sejak awal masyarakat dan dunia usaha di Gili merasa sangat terbantu dengan adanya air bersih dari PT BAL. Namun sekarang tiba-tiba ditutup. Karena tak ingin terjadi masalah akibat tidak ada air, maka Haris pun meminta kepada pemerintah daerah untuk kembali mengizinkan PT BAL beroperasi, sebelum semua fasilitas penggantinya tersedia semua.

“Jangan memaksa masyarakat untuk memilih PDAM dengan TCN-nya. Sementara kami ingin tetap berlangganan dengan PT BAL,” tandasnya.

Warga lainnya, Ida, juga dengan tegas mengaku kalau PDAM tidak pernah melakukan sosialisasi. Walaupun dilakukan, namun dengan cara memaksa. Seolah warga tidak diberikan pilihan. “Kami secara tegas meminta Pemda agar tidak menutup PT BAL, sebelum PDAM menyediakan fasilitasnya,” tegasnya.

Baca Juga :  Enam Bulan, 56 TKI Meninggal

“Yang paling penting, kami jangan dipaksa untuk dipasangkan jaringan TCN yang harganya sangat tinggi bagi kami,” keluhnya.

Menyikapi persoalan ini, Kepala Dinas PTSP Provinsi NTB, Muhammad Rum mengatakan bahwa pihaknya tetap pada komitmennya untuk menghentikan operasional PT GNE atau PT BAL. Keputusan ini kata Rum, tidak dibuat secara tiba-tiba. Melainkan sudah melalui hasil rapat pihaknya bersama dengan Biro Hukum, Biro Ekonomi, hingga Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. “Dari hasil pertemuan, kami sepakati untuk melakukan pencabutan izin PT BAL,” tegasnya.

Rum menjelaskan bahwa pihaknya mencabut izin PT BAL sekarang, karena tidak ingin menyalahi aturan. Karena PT BAL sejauh ini juga tidak mengantongi izin SPAM. Sebab, yang punya izin SPAM hanya perusahaan daerah, dalam hal ini adalah PDAM.

Dulu pihaknya memberikan izin PT BAL beroperasi dengan menggandeng PT GNE, alasannya karena kemanusiaan. Pasalnya saat itu PDAM Amerta Dayan Gunung belum siap melayani air bersih ke masyarakat. “Atas dasar itu, kami memberikan izin. Namun karena sekarang PDAM sudah siap melayani air bersih, maka kami putuskan untuk mencabut izin PT GNE atau PT BAL,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati KLU, Danni Karter Febrianto mengatakan bahwa soal air itu akan ditangani oleh Perusahaan milik daerah, yakni PDAM yang dalam regulasinya adalah perusahaan yang berhak menyediakan air bersih.

Adapun PDAM KLU menggandeng swasta (TCN), kata Danny, karena telah melalui proses KPBU yang secara aturan telah memenuhi prosedur. Ini untuk keberlangsungan pariwisata KLU. Pemerintah tentu tidak ingin perosalan yang muncul berlarut-larut dibiarkan, sehingga kita akan mencari solusi terbaik.

“Pemda telah melakukan sosisalisai, bahkan dari rumah ke rumah. Untuk itu, masyarakat tinggal bagaimana menyambungkan saja, karena jaringan PDAM sudah tersedia bagi masyarakat,” terang Danny.

Selanjutnya Dirut PDAM KLU, Firman menyampaikan bahwa sebelum penghentian operasional PT BAL, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait masuknya PDAM ke Gili Trawangan dan Gili Meno kepada  kelompok masyarakat maupun pengusaha, sehingga muncul kesepahaman.

Hanya saja respon masyarakat saat itu kata Firman, tidak semuanya menerima kehadiran PDAM. Sebagian ada yang menolak, karena PT BAL masih beroperasi. “Mereka ada yang menolak dengan alasan sebelum PT BAL berhenti beroperasi, mereka tidak mau dipasangi fasilitas milik PDAM,” bebernya.

Selain itu, alasan penolakan adalah karena biaya pemasangan yang sebesar Rp 5,3 juta, dinilai kemahalan. Padahal kata Firman, itu bisa dicicil pembayarannya. “Itu hanya soal teknis, dan bisa dibicarakan. Yang penting air bisa mengalir dulu,” tandasnya.

Baca Juga :  Gubernur Janji Tuntaskan Persoalan PT GTI

Adanya penolakan itu kata Firman, tidak begitu masalah bagi pihaknya. Pasalnya yang menolak hanya sebagian kecil saja. Buktinya 80 persen masyarakat di Gili Trawangan sudah terpasang jaringan perpipaan hingga meteran airnya.

Dan kini dengan dihentikannya operasional PT BAL, Firman berharap masyarakat yang menolak mulai ada kesadaran untuk memberikan PDAM memasang jaringan pipa hingga meteran air. Yang jadi persoalan serius bagi PDAM kata Firman, adalah masyarakat dan pengusaha di Gili Meno. Pasalnya layanan PDAM belum ada disana (Gili Meno).

Untuk itu, sebagai alternatif pihaknya memutuskan untuk mendropping air dari Gili Air menggunakan perahu setiap harinya. Sesuai hasil pendataan kebutuhan air bersih di Gili Meno kata Firman, ada sekitar 100 ribu liter, atau 100 m3 per harinya. “Kembali polanya seperti dulu, tetapi itu adalah alternatif jangka pendek, sampai kami mendapatkan program untuk jangka panjangnya,” ujar Firman.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Artadi mengatakan bahwa permasalahan air ini harus segera dituntaskan. “Kami dari DPRD, yang penting bagaimana masyarakat itu terpenuhi airnya. Bagaimana teknisnya itu silahkan diatur. Mau perusahaan PT BAL atau PT TCN atau yang lainnya. Itu terserah (Pemda). Yang penting masyarakat tidak kesulitan air. Jangan sampai persaingan perusahaan, kemudian masyarakat jadi korban. Itu pesan kami,” tegasnya.

Kapolres Lombok Utara, AKBP I Wayan Sudarmanta mengatakan bahwa Gili Trawangan adalah etalasenya Lombok Utara di mata dunia. Sehingga kejadian sekecil apapun yang terjadi, maka itu akan menjadi sorotan dunia. “Jadi kami mengimbau masyarakat untuk bersikap dewasa, dan menjaga kondusifitas. Ada sedikit saja terkesan tidak aman, maka wisatawan bakal tidak berani datang ke Gili,” ujar Kapolres.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi mengatakan bahwa wisatawan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno saat ini sedang ramai kunjungan. Per harinya bisa sampai 2000 orang yang datang.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Yusron, maka pihaknya juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan jangan sampai membuat tindakan yang dapat membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. “Pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk menyelesaikan persoalan air ini. Untuk itu, kami minta masyarakat tetap tenang. Ini hanya soal waktu saja,” ujarnya. (der)

Komentar Anda