Masuk Kantor, Muzihir Dilarang Ikut Rapat

H Muzihir (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB sudah terjangkit virus corona. Para wakil rakyat tersebut hingga saat ini belum bisa masuk kantor seperti sedia kala.

Wakil ketua DPRD NTB, H Muzihir yang sebelumnya diberitakan telah terpapar Covid-19, kini sudah dinyatakan sembuh. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan swab terakhir yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

Rencananya, Muzihir akan masuk kantor Senin (11/1) hari ini. Alih-alih melakukan isolasi mandiri, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memastikan diri untuk mulai mendatangi gedung wakil rakyat kembali. “Besok saya ke kantor,” ungkap Muzihir kepada Radar Lombok, Minggu (10/1).

Untuk memperkuat kondisi kesehatannya yang telah sembuh dari Covid-19, Muzihir memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan swab terakhir yang dilakukan tanggal 8 Januari. Dalam surat keterangan Rumah Sakit Universitas Mataram (Unram) itu, hasilnya negatif.

Sikap berbeda ditunjukkan anggota DPRD NTB dari PDIP, Raden Nuna Abriadi. Meski Nuna juga sudah negatif, dirinya harus taat pada protokol kesehatan untuk melakukan isolasi mandiri. “Kalau semuanya sudah oke, pasti saya ke kantor,” terang Nuna.

Dituturkan, dirinya juga masih harus banyak istirahat saat ini. Apalagi Raden Nuna merasa belum pulih sepenuhnya. “Tiang harus benar-benar sangat  fit dan fresh, baru masuk kantor. Karena bagaimanapun sudah masuk opname. Jadi perlu benar-benar stabil,” ucap Nuna.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi NTB H Mahdi dimintai tanggapannya terkait rencana H Muzihir yang akan mulai masuk kantor hari ini. Mengingat, positifnya Muzihir telah berdampak besar bagi internal DPRD NTB.

Menurut Mahdi, apabila Muzihir ingin masuk kantor, harus dengan protokol kesehatan. Selain itu, Muzihir juga belum diperbolehkan untuk mengikuti rapat-rapat di DPRD NTB. “Kalau beliau mau masuk, tetap disiplin mempergunakan prokes. Dan tidak menghadiri rapat-rapat dulu,” pinta Mahdi.

Pandemi Covid-19 di Provinsi NTB memang masih mengkhawatirkan. Bahkan jauh lebih parah dibandingkan tahun lalu. Padahal, NTB telah memiliki Peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno yang dihubungi Radar Lombok menegaskan, pihaknya selama ini tetap melakukan penegakan perda. “Razia masker tetap berlangsung selama ini. Baik oleh Satpol PP Pemprov maupun Satpol PP kab/kota. Semalam pun Pol PP Pemprov sudah bersiap razia di persimpangan eks Bandara Selaparang. Namun urung digelar karena hujan,” tuturnya.

Tri Budi menyadari, kasus Covid-19 semakin meningkat. Namun bukan berarti karena prokes tidak ditegakkan. “Memprihatinkan kasus yang meningkat ini, merupakan fenomena global. Kiranya ini yang disebut gelombang kedua itu. Kita harus tingkatkan kewaspadaan dan memastikan disiplin Prokes dimanapun berada,” imbaunya.

Untuk bisa meminimalisir penyebaran Covid-19, pihaknya akan terus menegakkan Perda tentang penyakit menular. “Besok (hari ini, red) kami gelar razia di sekitar Tembolak Jalur Lingkar Mataram mulai jam 07.00. Ada juga skenario Tim Mobile yang menegakkan prokes Covid,” terang Tri Budi. (zwr)